[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","decd84e2-72cd-429f-949d-aa2e6934a123","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-06-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Barat","place_of_enactment","Padang","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman modal
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam upaya mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, diperlukan penambahan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berkelanjutan;\r\nb. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di wilayah Provinsi Sumatera Barat;\r\nc. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada penanam modal di Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan pengaturan tentang Penanaman Modal;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; \n 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958\r\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007\r\n4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009\r\n6. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012\r\n11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014\r\n12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009\r\n13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009\r\n14. Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011\r\n15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012\r\n16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013\r\n17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 \n Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Kewenangan\r\nBab III Perencanaan\r\nBab IV Bidang Usaha dan Pengembangan\r\nBab V Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab\r\nBab VI Pelaksanaan\r\nBab VII Peran Serta Masyarakat\r\nBab VIII Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian\r\nBab IX Penyelesaian Sengketa\r\nBab X Sanksi Administrasi\r\nBab XI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014. \n 44 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, mengembangkan kemitraan usaha, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal, merumuskan pedoman pembinaan dan pengawasan, serta mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang penanaman modal. Hal ini meliputi penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup atau terbuka dengan persyaratan, penyusunan peta investasi daerah, dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penanam modal, termasuk hak atas kejelasan prosedur penanaman modal, kepastian hukum dan perlindungan, informasi yang terbuka, serta insentif dan kemudahan. Kewajiban penanam modal meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menghormati hak masyarakat adat, membuat laporan kegiatan penanaman modal, menyerap tenaga kerja daerah, meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan melakukan konsultasi publik.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\na. peringatan tertulis;\nb. pembatasan kegiatan usaha;\nc. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau\nd. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMATRA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2014
T
E
N
T
A
N
G
INVESTMENT
GOVERNMENT OF WEST SUMATRA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMATRA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST SUMATRA,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to accelerate the economic development growth of West Sumatra Province, it is necessary to increase investment originating from within the country and abroad, in order to process economic potential into sustainable real economic strength;
that to encourage the development of a people's economy and realize the welfare of the community in a competitive economic system, it is necessary to create a more conducive and promotive investment climate in the West Sumatra Province;
that to provide guidelines and legal certainty to investors in West Sumatra Province, it is necessary to regulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=decd84e2-72cd-429f-949d-aa2e6934a123","actionData","errors"]