[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dec5b5ec-7b94-4c7f-8c38-dd906d19f913","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Blora","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-10-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Blora","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

cagar budaya
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Blora
ABSTRAK:	\n \n bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya \r\nbangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku \r\nkehidupan manusia yang penting artinya bagi \r\npemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu \r\npengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan \r\nbermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga \r\nperlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam \r\nrangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional \r\nuntuk sebesar-besarnya menyejahterakan rakyat; bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten \r\nBlora saat ini mengalami peningkatan dan perubahan \r\nyang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap \r\nkelestarian cagar budaya di Kabupaten Blora, oleh \r\nsebab itu untuk menjaga kelestarian cagar budaya \r\ndiperlukan pengaturan yang komprehensif untuk \r\nmelindungi, mengembangkan dan memanfaatkan \r\ncagar budaya sebagai aset daerah dan nasional; bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang–Undang Nomor 23 \r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\nmemberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada \r\nPemerintah Daerah dan peran serta masyarakat \r\nuntuk melindungi, mengembangkan, dan \r\nmemanfaatkan cagar budaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu \r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian \r\nCagar Budaya Kabupaten Blora;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; \n Di dalam Peraturan ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas, Tujuan dan Lingkup\r\nBab III Tujuan\r\nBab IV Fungsi, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah\r\nBab V Hak, Kewajiban dan Larangan\r\nBab VI Kriteria Cagar Budaya\r\nBab VII Pemilikan dan Penguasaan\r\nBab VIII Penemuan dan Pencarian\r\nBab IX Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah\r\nBab X Pelestarian\r\nBab XI Tim Ahli Cagar Budaya\r\nBab XII Museum\r\nBab XIII Kompensasi dan Insentif\r\nBab XIV Pendanaan\r\nBab XV Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XVI Sanksi Administratif\r\nBab XVII Ketentuan Penyidikan\r\nBab XVIII Ketentuan Pidana\r\nBab XIX Ketentuan Peralihan\r\nBab XX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019. \n 46 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk memanfaatkan cagar budaya demi kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial, pembangunan, citra daerah, dan pariwisata. Peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi dan memelihara cagar budaya dari kerusakan akibat tindakan manusia atau proses alam, serta melestarikan nilai-nilai luhur sebagai identitas daerah.

\r\n\r\n

Pemerintah Daerah memiliki fungsi dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Tugas Pemerintah Daerah meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan kebijakan pelindungan, penyelenggaraan penelitian dan promosi cagar budaya, serta pengalokasian dana untuk pelestarian. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan etika pelestarian, mengoordinasikan pelestarian lintas sektor, menghimpun data cagar budaya, menetapkan peringkat dan status cagar budaya, serta membuat peraturan pengelolaan cagar budaya.

\r\n\r\n

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban terkait cagar budaya, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan berperan serta dalam pelestarian, serta kewajiban untuk melaporkan penemuan atau kerusakan cagar budaya. Peraturan ini juga mengatur larangan terhadap tindakan yang dapat merusak atau menghilangkan cagar budaya.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur kriteria cagar budaya, pemilikan dan penguasaan cagar budaya, penemuan dan pencarian cagar budaya, pengelolaan register nasional cagar budaya di daerah, serta pelestarian cagar budaya melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

","transitional_provisions","1. Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemerintah Daerah berwenang menerapkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, penghentian paksa kegiatan, penetapan uang paksa, dan/atau pencabutan izin.\r\n2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 41 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 64 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 10 OF 2019
CONCERNING
PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE OF BLORA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that cultural heritage is the cultural wealth of the nation as a manifestation of human thought and behavior that is important for understanding and developing history, science and culture in social, national and state life so that it needs to be preserved and managed appropriately in order to advance regional and national culture to the greatest extent possible to improve the welfare of the people;
that the development of Blora Regency is currently experiencing rapid increases and changes, which may affect the preservation of cultural heritage in Blora Regency, therefore, in order to maintain the preservation of cultural heritage, comprehensive regulations are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dec5b5ec-7b94-4c7f-8c38-dd906d19f913","actionData","errors"]