[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","debfa533-794b-4321-afae-6c8715c66573","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-10-22","effective_date","2015-10-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan-usaha-milik-desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional\r\ndalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat\r\nsetempat dan berperan mewujudkan cita-cita\r\nkemerdekaan;\r\nb. bahwa dalam rangka menggerakkan ekonomi,\r\npengembangan potensi ekonomi dan meningkatkan\r\nPendapatan Asli Desa, maka Pemerintah Desa dapat\r\nmembentuk Badan Usaha Milik Desa;\r\nc. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur ketentuan\r\ntentang Badan Usaha Milik Desa agar dapat menjadi\r\npedoman dalam pendirian dan pelaksanaan usaha\r\nBadan Usaha Milik Desa;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Badan\r\nUsaha Milik Desa. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47\r\nTahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah\r\nTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. \n Peraturan ini mengatur badan usaha yang seluruh atau\r\nsebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui\r\npenyertaan secara langsung yang berasal dari\r\nkekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola\r\naset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk\r\nsebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3\r\nTahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan\r\nPengelolaan Badan Usaha Milik Desa \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Karanganyar. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menggerakkan ekonomi desa, mengembangkan potensi ekonomi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan kerjasama usaha antar desa, menciptakan peluang pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan PADes.

Ketentuan substansial mencakup pendirian BUM Desa yang disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Jenis usaha BUM Desa meliputi usaha sosial sederhana, penyewaan barang, perantara jasa, produksi/perdagangan barang, usaha keuangan mikro, dan usaha bersama. Modal BUM Desa bersumber dari APBDesa, penyertaan modal desa, dan penyertaan modal masyarakat desa. Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari Penasihat (ex-officio Kepala Desa), Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Pelaksana Operasional bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa, membuat laporan keuangan, dan melaporkan perkembangan usaha kepada masyarakat. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan untuk masyarakat miskin.

Peraturan ini juga mengatur tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa, pengembangan kegiatan usaha, kepailitan BUM Desa, kerjasama BUM Desa antar-Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa.

","transitional_provisions","1. BUM Desa atau penyebutan lainnya yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Karanganyar No. 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/267228/perda-kab-karanganyar-no-3-tahun-2011","d36e20d0-d329-4ffb-854d-8d10a133e0e4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KARANGANYAR
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

Considering:

that the Village has the right of origin and traditional rights in regulating and managing the interests of the local community and plays a role in realizing the ideals of independence;
that in order to drive the economy, develop economic potential and increase Original Village Revenue, the Village Government may establish Village-Owned Enterprises;
that the Regional Government needs to regulate the provisions regarding Village-Owned Enterprises so that they can become guidelines in the establishment and implementation of Village-Owned Enterprises;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Village-Owned Enterprises;

Rememberin

","pdf_url","/proxy/pdf?id=debfa533-794b-4321-afae-6c8715c66573","actionData","errors"]