[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","deb0c3fb-bb14-40e3-9ab7-2dbea3e86864","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Koperasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-04-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Koperasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

koperasi
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2023/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Koperasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang terintegrasi dengan dunia usaha dan mempunyai potensi kedudukan serta peranan penting dalm membangun perekonomian daerah khususnya dalam memperluas lapangan kerja dan mendorong kesempatan usaha masyarakat agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi didaerah.pertumbuhan koperasi diperlukan peranan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian serta pengembangan jaringan usaha dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi di Kabupaten Ciamis; \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945,Pasal 33 ayat (1) UUD 1945,UU No 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 tahun 1968,UU No 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022,UU No 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022,UU No 25 Tahun 2004,UU No 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022,UU No 1 Tahun 2013,UU No 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2022,UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti UUNo 2 Tahun 2022,PP No 4 Tahun 1994,PP No 89 Tahun 2014,PP No 12 Tahun 2017,PP No 24 Tahun 2018,PP No 33 Tahun 2018,PP No 7 Tahun 2021,Perda provinsi jawa barat No 10 Tahun 2010. \n memberikan pedoman dalam mendorong pemberdayaan Koperasi di Daerah Kabupaten untuk tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama ekonomi sesuai nilai dan prinsip koperasi dengan dukungan dari internal dan ekternal Koperasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023. \n 39 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi agar menjadi pelaku ekonomi utama yang mandiri dan berdaya saing, serta meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Latar belakangnya adalah koperasi sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan yang perlu didorong pertumbuhannya melalui peran Pemerintah Daerah dalam pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, pengembangan jaringan usaha, dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberdayakan koperasi melalui berbagai cara, termasuk penyusunan sistem informasi manajemen koperasi berbasis elektronik, pemberian bimbingan dan konsultasi, pengembangan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta pemberian dukungan dalam kemitraan, pemasaran, permodalan, teknologi, promosi, dan informasi. Peraturan ini juga mengatur pendirian, penggabungan, pembubaran koperasi, keanggotaan, perangkat organisasi (rapat anggota, pengurus, pengawas), kegiatan usaha koperasi, serta koperasi lembaga keuangan mikro (LKM).

Hak dan kewajiban subjek hukum dalam peraturan ini mencakup kewajiban koperasi untuk memiliki domisili hukum yang tetap, izin usaha, perlengkapan administrasi, mengutamakan pelayanan kepada anggota, memelihara administrasi yang tertib, dan menyampaikan laporan secara periodik. Koperasi juga dilarang melakukan praktik monopoli, persaingan tidak sehat, memproduksi barang terlarang, melakukan praktik rentenir, dan melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip perkoperasian.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan Pasal 43, dan larangan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan klasifikasi, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan rekomendasi pembukaan kantor cabang, pencabutan rekomendasi izin usaha, dan/atau pembubaran Koperasi.\n2. Setiap Koperasi yang tidak berbadan hukum atau kelompok usaha masyarakat yang mengatasnamakan Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF CIAMIS
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
CONCERNING
COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n

Considering:

that cooperatives are the people's economic strength integrated with other businesses and have the potential for an important position and role in building the Regional economy, especially in expanding employment and encouraging community business opportunities so that they are able to realize their role optimally in economic development in the Region;
that in order to encourage cooperative growth, the role of the Regional Government is needed to increase cooperative empowerment through the implementation of cooperative education, training, counseling and research, as well as the development of business networks and mutually beneficial cooperation between cooperatives in Ciamis Regency;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=deb0c3fb-bb14-40e3-9ab7-2dbea3e86864","actionData","errors"]