[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","deaf13cf-b7f8-4b8b-895a-186927832d6e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-04-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.783
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
ABSTRAK:	\n \n a. dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menyusun Organisasi Perangkat Daerah b.Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah\r\n Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku. \n UU No. 8 tahun 1974, UU No. 23 tahun 2000, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, PP No. 100 tahun 2004, PP No. 79 tahun 2005, PP No. 38 taun 2007, PP No. 41 tahun 2007, PP No. 19 tahun 2008, PERDA No. 1 tahun 2005, PERDA No. 5 tahun 2008. \n 1.ketentuan umum;2.pembentukan;3.penghapusan dan penggabungan;4. persayratan camat;5.penetapan;6. kedudukan, tugas pokok dan wewenang\r\n;7. susunan organisasi ;8. tata kerja dan hubungan kerja;9. perencanaan kecamatan;10. pembinaan dan pengawasan;11. pendanaan;12. kelompok jabatan fungsional;13. kepegawaian;14. ketentuan lain-lain ;15.kententuan peralihan\r\n;16.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mecabut: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan \n Peraturan Bupati mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi pada kecamatan, peraturan bupati mengenai pakaian dinas, tanda pangkat dan tanda jabatan camat. \n 14 halaman, 1 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kecamatan dan pembentukan organisasi kecamatan di Kabupaten Serang.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Kecamatan:

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten dengan memperhatikan syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
Syarat administratif meliputi usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 tahun, persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa/Lurah, serta rekomendasi Gubernur.
Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, serta sarana dan prasarana pemerintahan.
Syarat teknis meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali pelayanan pemerintahan, aktivitas perekonomian, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan:

Kecamatan dapat dihapus jika jumlah penduduk atau cakupan wilayah berkurang 50% atau lebih.
Wilayah kecamatan yang dihapus digabungkan dengan kecamatan yang bersanding.

Persyaratan Camat:

Camat diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengetahuan teknis pemerintahan meliputi penguasaan bidang ilmu pemerintahan dan pengalaman bertugas di Desa, Kelurahan, atau Kecamatan minimal 2 tahun.

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Wewenang Camat:

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat.
Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi koordinasi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan:

Organisasi Kecamatan terdiri dari Sekretaris, 5 seksi (Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum), dan Sekretariat yang membawahkan 3 subbagian (Umum, Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi).

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai Camat dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 14 wajib mengikuti Pendidikan Teknis Pemerintahan.\n2. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SERANG REGENCY
NUMBER 783 YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2009
CONCERNING
SUB-DISTRICTS AND
FORMATION OF SUB-DISTRICT ORGANIZATION
IN SERANG REGENCY

PUBLISHED BY
ORGANIZATION SECTION OF REGIONAL SECRETARIAT OF SERANG REGENCY
YEAR 2009

REGIONAL GAZETTE OF SERANG REGENCY

REGIONAL REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2009
CONCERNING
SUB-DISTRICTS AND
FORMATION OF SUB-DISTRICT ORGANIZATION
IN SERANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Organization of Regional Apparatus, it is necessary to prepare the Organization of Regional Apparatus of Serang Regency which is stipulated by Regional Regulation;
that Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=deaf13cf-b7f8-4b8b-895a-186927832d6e","actionData","errors"]