[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","deaaae81-a36b-4860-9d6b-c72591de5b8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022","number","31","year","2022","published_date","2022-10-24","effective_date","2022-11-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 31, BN 2022 (1102): 9 halaman, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pembina dan Instansi Pengguna dalam menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan. Instansi Pembina, yaitu unit kerja di lingkungan Kementerian yang membidangi perikanan budidaya, bertugas menetapkan Hasil Kerja, Standar Kemampuan Rata-rata (SKR), dan Kontribusi pada Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan.

Peraturan ini mengatur jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan yang terdiri dari pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Jabatan ini bertugas melakukan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan, yang meliputi pengambilan dan penanganan sampel, pengujian sampel, dan/atau pengelolaan laboratorium.

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan dilakukan melalui tahapan perhitungan dan pengusulan kebutuhan, dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan. Perhitungan kebutuhan didasarkan pada Beban Kerja, SKR, dan Kontribusi. Beban kerja ditentukan berdasarkan indikator seperti ruang lingkup bidang pelayanan, beban tugas organisasi, luas lahan pengelolaan, dan jumlah pelaku usaha perikanan budidaya.

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat atau paling tinggi Diploma III di bidang perikanan budidaya, biologi, kimia, farmasi, atau lingkungan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 31 OF 2022
CONCERNING
GUIDELINES FOR CALCULATING THE NEED FOR FUNCTIONAL POSITIONS OF
FISH HEALTH TECHNICIAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 45 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 34 of 2019 concerning Functional Positions of Fish Health Technicians, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries concerning Guidelines for Calculating the Need for Functional Positions of Fish Health Technicians;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=deaaae81-a36b-4860-9d6b-c72591de5b8c","actionData","errors"]