[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dea99e80-88ae-4a56-8880-16eeb346a1cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bogor","place_of_enactment","Bogor","theme","Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumd
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2019/10E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Bogor, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada bisnis dan pelayanan publik serta mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional; b. bahwa BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kota Bogor ; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pedoman di dalam pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bogor; \n 1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305); \n Tata Kelola perusahaan BUMD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019. \n - \n Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD diatur dalam Peraturan Wali Kota. \n 60 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bogor. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan visi dan misi Kota Bogor dengan membentuk BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan publik. Tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan perwakilan Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pendirian BUMD yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), dengan modal yang berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.
Pengaturan mengenai organ BUMD, yang meliputi KPM (Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah), Dewan Pengawas, dan Direksi untuk Perumda, serta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Komisaris, dan Direksi untuk Perseroda.
Persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta hak dan kewajiban anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi.
Perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMD, termasuk penyusunan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, standar operasional prosedur, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Penggunaan laba BUMD, termasuk penyisihan dana cadangan dan pembagian dividen.
Evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum BUMD.
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD.
Pembinaan dan pengawasan BUMD oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai anak perusahaan BUMD dan penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD.

","transitional_provisions","1. BUMD yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus diubah menjadi Perumda atau Perseroda.\n2. BUMD yang mengalami kerugian selama 5 (lima) tahun berturut-turut dilakukan restrukturisasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 45 (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 46 (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 64 (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GAZETTE OF BOGOR CITY
Number 12 of 2019
Series E Number 10

REGIONAL REGULATION OF BOGOR CITY
NUMBER 12 OF 2019
CONCERNING
ORGANIZATION OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

Promulgated in the Regional Gazette of Bogor City
Number 10 of 2019
Series E
Date August 23, 2019

REGIONAL SECRETARY OF BOGOR CITY,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
Main Senior Supervisor
NIP. 19600910 198003 1 003

Mayor of Bogor
West Java Province

REGIONAL REGULATION OF BOGOR CITY
NUMBER 12 OF 2019
CONCERNING
ORGANIZATION OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BOGOR,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=dea99e80-88ae-4a56-8880-16eeb346a1cb","actionData","errors"]