[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de964f6e-af4c-44ac-9033-0c6ecc119256","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Penyelenggaraan Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan kepariwisataan \r\nmerupakan bagian integral dari pembangunan\r\nKota Palangka Raya yang dilakukan secara\r\nsistematis terencana, terpadu, berkelanjutan,\r\ndan bertanggung jawab dengan tetap\r\nmemberikan perlindungan terhadap nilai-nilai \r\nagama, budaya, kekayaan alam, peninggalan \r\nsejarah, seni, karakteristik daerah merupakan\r\nsumber daya dan modal dasar pembangunan\r\nkepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat\r\nserta mampu menghadapi tantangan global\r\nmelalui usaha pariwisata. Dalam rangka mengendalikan\r\npenyelenggaraan kepariwisataan di Kota \r\nPalangka Raya diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan pada kegiatan usaha kepariwisataan \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun\r\n1993; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun\r\n1996; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014\r\n \n Kepariwisataan bertujuan untuk:\r\na. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; \r\nb. meningkatkan kesejahteraan r\r\nc. menghapus kemiskinan;\r\nd. mengatasi pengangguran;\r\ne. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;\r\nf. memajukan kebudayaan;\r\ng. mengangkat citra bangsa;\r\nh. memupuk rasa cinta tanah air;\r\ni. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan \r\nJ. mempererat persahabatan antardaerah dan antarbangsa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. \n 38 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antardaerah dan antarbangsa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan kepariwisataan. Usaha pariwisata terdiri atas usaha jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, daya tarik wisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa pramuwisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata, wisata tirta, dan jasa spa. Peraturan ini mengatur secara rinci jenis-jenis usaha tersebut, termasuk persyaratan dan kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Pemerintah Daerah juga berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara dan melestarikan aset nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata, serta mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat.

Setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat, pelayanan sesuai standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan berisiko tinggi. Pengusaha pariwisata berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha, membentuk asosiasi, mendapatkan perlindungan hukum, dan mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Tanda daftar usaha pariwisata yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 65 dikenai teguran lisan, dan jika tidak patuh, dapat diusir dari lokasi.\n2. Pengusaha pariwisata yang melanggar Pasal 55 ayat (1), (4), (5) dan/atau Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis (maksimal 3 kali), pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 63 sampai dengan Pasal 68 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 25.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

DRAFT REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 10 OF 2017
ABOUT
TOURISM MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

Considering:

that the implementation of tourism is an integral part of the development of the City of Palangka Raya which is carried out systematically, planned, integrated, sustainably, and responsibly while still providing protection for religious values, culture, natural wealth, historical relics, arts, regional characteristics are resources and basic capital for tourism development;
that tourism development is needed to encourage equitable opportunities to do business and obtain benefits and be able to face global challenges through tourism business;
That in order to control the implementation of tourism in the City of Palangka Raya, it is necessary to have guidance and supervision of tourism business activities;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de964f6e-af4c-44ac-9033-0c6ecc119256","actionData","errors"]