[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de7f963a-e070-4b85-a0e1-5d4dd1174a11","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan","short_title","Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-06-06","effective_date","2023-06-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","63149c76-8d67-4eaa-99e5-0e97b719fe16","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan","short_name","Peraturan PPATK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Pelayanan Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

standar-pelayanan-ppatk
2023
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NO. 6, BN.2023 (465)/164 hlm
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan TENTANG Standar Pelayanan Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi merupakan penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang\r\nberkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan standar pelayanan di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;\r\nc.\tbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan;\r\nd. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan\r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; \r\ne.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, standar pelayanan, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023. \n 164 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini menetapkan standar pelayanan di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Latar belakangnya adalah kewajiban PPATK sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas tersebut.

Ketentuan substansial mencakup:

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan PPATK yang menyelenggarakan standar pelayanan, meliputi berbagai direktorat, biro, pusat, dan inspektorat.
Jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing UPP, seperti asistensi penanganan perkara, pemberian keterangan ahli, registrasi pihak pelapor, permintaan informasi terkait pengangkatan jabatan strategis, hasil analisis atas isu publik, permohonan informasi, layanan perpustakaan, pelatihan, dan konsultasi pengawasan.
Tanggung jawab penerapan standar pelayanan berada pada Deputi dan Sekretaris Utama terkait.
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dilakukan untuk memperoleh rekomendasi perbaikan, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, dan pemberian sanksi.
Instrumen PEKPPP terdiri dari penilaian evaluator dan pengguna layanan.
Mekanisme PEKPPP meliputi persiapan, pelaksanaan, penyampaian hasil, dan pemeringkatan kinerja.
Kompensasi diberikan kepada pengguna layanan jika pelayanan tidak sesuai standar.

\n","transitional_provisions","1. Pelaksanaan Pelayanan Publik sebelum berlakunya Peraturan PPATK ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.465, 2023
PPATK. Service Standards.

REGULATION
FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER
NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING
SERVICE STANDARDS
WITHIN THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER,

Considering:

that the Transaction Reports and Analysis Center as a public service provider is obliged to carry out quality, fast, easy, affordable, and measurable public services to the public;
that in order to realize quality, fast, easy, affordable, and measurable public services to the public as referred to in letter a, the Financial Transaction Reports and Analysis Center needs to establish service standards within the Financial Transaction Reports and Analysis Center;
that based on the provisions of Article 15 letter a of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, it stipulates the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de7f963a-e070-4b85-a0e1-5d4dd1174a11","actionData","errors"]