[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de795989-145e-47cd-a10e-315bc2946349","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keterbukaan - penyelenggaraan - pemerintahan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2013/ NO. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik, perlu dilaksanakan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan; bahwa perwujudan prinsip keterbukaan diaktualisasikan melalui pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari bahan-bahan publik; bahwa penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan memperoleh infomasi harus diarahkan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat baik terhadap proses pengambilan kebijakan maupun terhadap pengawasan publik yang bermuara kepada percepatan pembangunan Kota Baubau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta untuk penguatan akses publik terhadap informasi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Baubau.\r\n \n Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nKeterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAsas dan Tujuan;\r\n3.\tHak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik;\r\n4.\tInformasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya;\r\n5.\tInformasi yang Dikecualikan;\r\n6.\tPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;\r\n7.\tMekanisme Memperoleh Informasi;\r\n8.\tKomisi Informasi;\r\n9.\tKeberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi;\r\n10.\tHukum Acara Komisi;\r\n11.\tGugatan ke Pengadilan dan Kasasi;\r\n12.\tKetentuan Pidana;\r\n13.\tPenyidikan;\r\n14.\tKetentuan Peralihan;\r\n15.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 50 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Baubau bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan kepercayaan publik. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan keterbukaan informasi sebagai hak asasi manusia dan ciri negara demokratis.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Definisi informasi publik dan badan publik daerah serta badan publik lainnya.
Asas keterbukaan informasi, kecuali informasi yang dikecualikan.
Hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta badan publik.
Jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat oleh badan publik daerah dan badan publik lainnya.
Kriteria informasi yang dikecualikan.
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan tanggung jawabnya.
Mekanisme perolehan informasi publik.
Pembentukan Komisi Informasi (jika memungkinkan) dan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa informasi.
Prosedur pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
Ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap peraturan ini.

Peraturan ini mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, serta membangun sistem informasi yang mudah diakses. Badan publik juga wajib menunjuk PPID dan membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak atas informasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Komisi Informasi yang dimaksud adalah Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara sampai ditetapkan Komisi Informasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan","sanctions","1. Penggunaan informasi publik secara melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.\n2. Badan Publik yang tidak menyediakan informasi dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00.\n3. Penghancuran dokumen informasi publik dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.\n4. Akses ilegal terhadap informasi yang dikecualikan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (untuk informasi tertentu) atau pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (untuk informasi terkait keamanan negara).\n5. Pembuatan informasi publik yang tidak benar dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BAUBAU CITY
NUMBER 12 OF 2013
ON
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN THE IMPLEMENTATION OF
BAUBAU CITY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAUBAU,

Considering / Whereas :

that based on Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, to realize good and democratic state administration as well as a means of public oversight of public policy, it is necessary to implement openness in the administration of government;
that the realization of the principle of openness is actualized through the fulfillment of the public's right to obtain information from public materials;
that the implementation of openness and freedom to obtain information must be directed to encourage active public participation both in the policy-making process and in public oversight which leads to the acceleration of Baubau City development;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de795989-145e-47cd-a10e-315bc2946349","actionData","errors"]