[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de74fe66-ed86-4206-b56a-43e27f1bfdd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan\r\nKepala Desa dan Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Kedudukan Keuangan\r\nKepala Desa dan Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN-KEUANGAN-KEPALA-DESA-DAN-PERANGKAT-DESA
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.02, TLD/NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan\r\nKepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kedudukan\r\nKeuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun\r\n2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan\r\nPerangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi\r\nperkembangan pengaturan desa saat ini, maka perlu dicabut\r\ndan diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Sragen tentang Kedudukan Keuangan\r\nKepala Desa dan Perangkat Desa. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa\r\nTengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);\r\n2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4389);\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4844);\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4575);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor\r\n158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4587);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4737);\r\n8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007\r\ntentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan\r\nPeraturan Perundang-undangan;\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006\r\ntentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);\r\n10.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006\r\ntentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,\r\nPelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten\r\nSragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006\r\nNomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen\r\nNomor 2);\r\n11.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006\r\ntentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan\r\nDesa dalam Wilayah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);\r\n12.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006\r\ntentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen\r\nTahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Sragen Nomor 7);\r\n13.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan\r\nPilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen\r\nTahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSragen Tahun 2008 Nomor 1); \n Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap\r\nsetiap bulan.\r\n(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya\r\nsesuai dengan kemampuan keuangan desa.\r\n Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa\r\nsebagaimana dimaksud bersumber\r\ndari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.\r\n-Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa\r\ntersebut paling sedikit sama\r\ndengan Upah Minimum Regional Kabupaten. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2010. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 17,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006\r\nNomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan desa saat ini, menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan desa secara optimal.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Penghasilan tetap bulanan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dengan besaran paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.
Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, meliputi tunjangan jabatan, isteri/suami, anak, kesehatan, dan lain-lain. Akumulasi tunjangan ini disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa.
Pengaturan mengenai penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, TNI, atau POLRI, yang tidak berhak mendapatkan tunjangan lainnya tetapi diberikan tambahan penghasilan dari pengelolaan tanah eks bengkok.
Pengaturan mengenai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara atau dibebastugaskan dari jabatannya.
Biaya penunjang kegiatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Jasa pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, serta uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat, yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh BPD, Bupati, dan atau Pejabat yang berwenang.

\n","transitional_provisions","1. Tanah Kas Desa yang semula merupakan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dikembalikan ke Desa untuk selanjutnya sebagai sumber tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.\n2. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mengembalikan tanah bengkoknya diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan lainnya terhitung sejak Kepala Desa dan Perangkat Desa menyerahkan tanah bengkoknya ke Desa.\n4. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang telah diberi tanah pituas atau tanah lurup seluas tanah yang tercantum dalam Keputusan pemberhentiannya tetap memperoleh tanah pituas atau tanah lurup tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan.\n5. Tanah pituas dan tanah lurup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berakhir batas waktu yang ditentukan dikembalikan ke Desa dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Desa.","sanctions","1. Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mengembalikan tanah bengkoknya diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SRAGEN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SRAGEN REGENCY
NUMBER 2 OF 2010
on
FINANCIAL POSITION OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SRAGEN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in accordance with the provisions in Article 28 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the Financial Position of the Village Head and Village Apparatus is regulated by a Regency Regional Regulation;
that the Regional Regulation of Sragen Regency Number 17 of 2006 concerning the Financial Position of the Village Head and Village Apparatus is no longer in accordance with the current conditions of village regulation development, it is necessary to revoke and replace it;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Sragen Regency concerning the Financial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de74fe66-ed86-4206-b56a-43e27f1bfdd8","actionData","errors"]