[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de6d486f-5a32-4d6e-a9fe-3a75d4f6d2f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penataan Kecamatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022","number","12","year","2022","published_date","2022-03-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara","place_of_enactment","Rupit","theme","Penataan Kecamatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN - KECAMATAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2022/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Kecamatan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan\r\nfungsi pemerintahan, mempercepat peningkatan\r\nkesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan\r\npublik serta meningkatkan kualitas tata kelola\r\nKecamatan dan daya saing masyarakat \n Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 38 Tahun 2007 ;PP No 17 Tahun 2018 \n Dalam peraturan diatur mengenai :Penataan kecamatan ,Ketentuan umum,Pembentukan kecamatan ,Penggabungan kecamatan penyesuaian kecamatan,tugas dan persyaratan camat,Forum koordinasi pimpinan di kecamatan,Perencanaan kecamatan ,Pembinaan dan pengawasan,Pembiayaan,ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022. \n 15 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola kecamatan, dan daya saing masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Kecamatan: Pembentukan kecamatan dapat dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan bagian kecamatan. Persyaratan dasar meliputi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan induk, dan jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan. Persyaratan teknis meliputi kemampuan keuangan kabupaten, sarana dan prasarana pemerintahan, kejelasan batas wilayah, nama kecamatan, lokasi ibu kota kecamatan, dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Persyaratan administratif meliputi kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan.

Penggabungan Kecamatan: Penggabungan kecamatan dapat dilakukan apabila terjadi bencana, terdapat kepentingan strategis nasional, atau tercapai kesepakatan antara Bupati dan DPRD berdasarkan hasil kesepakatan seluruh desa/kelurahan yang akan bergabung.

Penyesuaian Kecamatan: Penyesuaian kecamatan berupa perubahan batas wilayah, nama kecamatan, pemindahan ibu kota kecamatan, dan perubahan nama ibu kota kecamatan. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan.

Tugas Camat: Camat bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan: Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang diketuai oleh Camat.

Perencanaan Kecamatan: Disusun perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MUSI RAWAS UTARA
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS UTARA REGENCY
NUMBER 12 OF 2022
CONCERNING
DISTRICT ARRANGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI RAWAS UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Sub-district as one of the Regional Apparatus that must provide optimal service to the community while still paying attention to aspects of efficiency and effectiveness, requires efforts to Organize the Sub-district that are harmonious and in accordance with the noble values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the Arrangement of Sub-districts is an effort to realize the effectiveness of the implementation of government functions, accelerate the improvement of community welfare and the quality of public services and improve the quality of Sub-district governance and community competitiveness;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de6d486f-5a32-4d6e-a9fe-3a75d4f6d2f6","actionData","errors"]