[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de5ad3ab-c4b8-4ef2-9f26-15219dabb8bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prosedur dan Tata Cara Lelang Ruas Transmisi dan/Atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Pemberian Hak Khusus","short_title","Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-08-27","effective_date","2024-09-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7b9419a8-c0dd-4ac4-a3ce-03abf72899aa","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi","short_name","Peraturan BPH Migas","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi","place_of_enactment","","theme","Prosedur dan Tata Cara Lelang Ruas Transmisi dan/Atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Pemberian Hak Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

distribusi-gasbumi
2024
Peraturan BPH Migas NO. 2, BN.2024 (538)/25 hlm
Peraturan BPH Migas TENTANG Prosedur dan Tata Cara Lelang Ruas Transmisi dan/Atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Pemberian Hak Khusus
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan dan\r\npemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri, perlu\r\nmeningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan pipa\r\nruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas\r\nbumi yang efisien, ekonomis, dan efektif;\r\nb. bahwa untuk membangun infrastruktur jaringan pipa\r\nruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas\r\nbumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan\r\nbadan usaha yang memiliki kemampuan teknis dan\r\nfinansial serta mampu membangun dan mengoperasikan\r\nruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas\r\nbumi secara efisien, ekonomis dan efektif;\r\nc. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas\r\nBumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakatkoma sehingga perlu mengatur kembali prosedur dan tata cara lelang ruas transmisi\r\ndan/atau wilayah jaringan distribusi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Prosedur dan Tata Cara Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Pemberian Hak Khusus; \n Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral\r\nNomor 4 Tahun 2018 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribus gas bumi yang akan dilelang, penetapan ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi yang telah dan yang belum terdapat insfrastruktur pipa gas bumi, pelaksanaan lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi untuk pemberian hak khusus, penetapan hak khusus, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pipa gas bumi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan BPH Migas ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan\r\nBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 20 Tahun\r\n2019 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah\r\nJaringan Distribusi Gas Bumi dalam rangka Pemberian Hak\r\nKhusus \r\n \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam rangka Pemberian Hak Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1288).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ini mengatur prosedur dan tata cara lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi untuk pemberian hak khusus. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri melalui pembangunan infrastruktur jaringan pipa yang efisien, ekonomis, dan efektif.

Kebijakan ini mencakup penetapan ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi yang akan dilelang, yang dapat diinisiasi oleh Badan Pengatur atau Badan Usaha. Penetapan ini mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur pipa gas bumi yang sudah ada atau belum ada. Untuk wilayah yang belum memiliki infrastruktur, Badan Pengatur menyiapkan kajian studi kelayakan dan FEED. Jika diusulkan oleh Badan Usaha, mereka harus mengajukan permohonan dan melampirkan studi kelayakan dan FEED.

Pelaksanaan lelang meliputi pembentukan panitia lelang oleh Kepala Badan Pengatur, yang bertugas menyiapkan dan menetapkan dokumen lelang, mengevaluasi dokumen penawaran, dan mengusulkan calon pemenang. Lelang dilakukan secara elektronik, namun dapat dilakukan secara nonelektronik jika sistem elektronik tidak berfungsi. Kriteria peserta lelang berbeda tergantung pada apakah wilayah tersebut sudah memiliki infrastruktur atau belum. Dokumen lelang memuat persyaratan administrasi, teknis, dan finansial.

Proses lelang mencakup pengumuman, pendaftaran, penjelasan (aanwijzing), evaluasi dan penilaian dokumen penawaran, sanggah, dan penetapan pemenang lelang. Badan Usaha pemrakarsa diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match). Pemenang lelang wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan dan jaminan pelaksanaan pekerjaan. Badan Pengatur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan pipa gas bumi.

","transitional_provisions","1. Keputusan Kepala Badan Pengatur mengenai Penetapan sebagai pemenang Lelang Hak Khusus sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku.\n2. Lelang yang masih dalam proses sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.","sanctions","1. Badan Usaha yang tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan dikenai teguran tertulis, dan jika tetap tidak melaksanakan kewajiban, Hak Khusus dapat dicabut.\n2. Pelanggaran pembangunan pipa tidak sesuai spesifikasi dikenai teguran tertulis, dan jika tetap tidak melaksanakan kewajiban, Hak Khusus dapat dicabut dan/atau jaminan pelaksanaan dicairkan.\n3. Pelanggaran pembangunan pipa tidak sesuai jadwal pelaksanaan dikenai teguran tertulis, denda, pencabutan hak khusus, dan/atau pencairan jaminan pelaksanaan.\n4. Pemegang Hak Khusus yang melaksanakan pembangunan melewati batas akhir jadwal pelaksanaan pembangunan pipa dikenai denda.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam rangka Pemberian Hak Khusus","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bphmigas-no-20-tahun-2019","4309aad9-e96a-4097-9d2d-de47cdf1a433","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE DOWNSTREAM OIL AND GAS REGULATORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
PROCEDURES AND MECHANISMS FOR AUCTIONING TRANSMISSION SECTIONS AND/OR AREAS OF
NATURAL GAS DISTRIBUTION NETWORKS FOR GRANTING SPECIAL RIGHTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE DOWNSTREAM OIL AND GAS REGULATORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to increase the utilization and fulfillment of domestic natural gas needs, it is necessary to improve the development of pipeline infrastructure for transmission sections and/or areas of natural gas distribution networks that are efficient, economical, and effective;
that to build pipeline infrastructure for transmission sections and/or areas of natural gas distribution networks as referred to in letter a, an entity is required that has technical and financial capabilities and is able to build and operate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de5ad3ab-c4b8-4ef2-9f26-15219dabb8bd","actionData","errors"]