[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de4ceef0-290f-489f-b89b-933cdd94ae8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin Gangguan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengendalian,\r\npembinaan dan pengawasan terhadap\r\nusaha / kegiatan yang dapat menimbulkan\r\nbahaya, kerugian dan gangguan kepada\r\nmasyarakat serta kerusakan lingkungan,\r\nperlu adanya penyesuaian terhadap aturan\r\nyang melandasi izin gangguan; \r\nbahwa dengan telah diundangkannya\r\nUndang-undang Nomor 32 Tahun 2009\r\ntentang Perlindungan dan Pengelolaan\r\nLingkungan Hidup serta Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009\r\ntentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan\r\ndi Daerah, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003\r\ntentang Izin Gangguan sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Semarang Nomor 13 Tahun\r\n2006 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Semarang Nomor 3\r\nTahun 2003 tentang Izin Gangguan perlu\r\nditinjau kembali dan disesuaikan dengan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan\r\ndimaksud; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan \r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a dan\r\nhuruf b di atas perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Izin Gangguan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Gangguan yang meliputi maksud dan tujuan, obyek dan subyek ijin gangguan, kriteria gangguan, persyaratan izin, pemberian izin, penyelenggaraan perizinan, masa berlaku, perubahan, penggantian izin dan penutupan usaha, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan dicabut. \n 52 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin gangguan di Kabupaten Semarang. Latar belakangnya adalah untuk pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan kepada masyarakat serta kerusakan lingkungan, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Objek Izin Gangguan: Kegiatan usaha tertentu yang menggunakan pemanfaatan ruang dan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, serta kerusakan lingkungan, seperti industri, pertambangan, peternakan, perikanan, toko modern, dan lainnya.\n2. Subjek Izin Gangguan: Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menjalankan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan.\n3. Kriteria Gangguan: Meliputi gangguan terhadap lingkungan (fungsi tanah, air, udara, kebisingan), sosial kemasyarakatan (kemerosotan moral, ketertiban umum), dan ekonomi (penurunan produksi usaha sekitar, nilai ekonomi benda).\n4. Persyaratan Izin: Meliputi KTP pemohon, surat pengantar desa/kelurahan, akta pendirian perusahaan, bukti kepemilikan tanah, izin lingkungan atau SPPL, persetujuan tetangga, dan IMB.\n5. Kewajiban dan Hak Pemberi Izin: Menyusun persyaratan izin, memperlakukan pemohon secara adil, membuka akses informasi, melakukan pemeriksaan teknis, dan memberikan keputusan atas permohonan izin.\n6. Kewajiban dan Hak Pemohon Izin: Melakukan penanganan gangguan, memenuhi persyaratan perizinan, menjamin kebenaran dokumen, membantu kelancaran proses, dan memberikan informasi yang benar.\n7. Masa Berlaku Izin: Selama perusahaan melakukan usahanya, dengan pendaftaran ulang setiap 5 tahun.","transitional_provisions","1. Izin yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak berubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.\n2. Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan melalui teguran tertulis pertama, kedua, ketiga, dan pencabutan izin dengan tenggang waktu masing-masing 14 hari kerja.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan huruf j, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2014
ON
NUISANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to control, develop and supervise business/activities that may cause danger, loss and disruption to the community and environmental damage, it is necessary to adjust the rules underlying the nuisance permit;
that with the enactment of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 concerning Guidelines for Stipulation of Nuisance Permits in the Regions, the Regional Regulation of Semarang Regency Number 3 of 2003 concerning Nuisance Permits as amended by Regional Regulation of Semarang Regency Number 13 of 2006 concerning Amendments to Regional Regulation of Semarang Regency Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de4ceef0-290f-489f-b89b-933cdd94ae8b","actionData","errors"]