[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de3780e8-4733-4902-aa9e-08113efc743f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-04-29","effective_date","2024-04-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi kependudukan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/No.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengembangan sistem pelayanan administrasi \r\nkependudukan dan pencatatan sipil merupakan upaya\r\npemenuhan terhadap hak sipil warga negara serta tujuan\r\nnegara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh\r\nWarga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam\r\nPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan,\r\npenentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa\r\nkependudukan dan peristiwa penting perlu dilakukan\r\npeningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi\r\nkependudukan yang profesional, tertib, mudah, cepat, dan\r\ntidak diskriminatif sehingga memenuhi standar pelayanan\r\nminimal dan standar teknologi informasi dengan\r\nmemperhatikan perkembangan dinamis kependudukan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6\r\nTahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi\r\nKependudukan sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun\r\n2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nWonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan\r\nAdministrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat,\r\nsehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Administrasi\r\nKependudukan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Kependudukan, Sistem Informasi Pendukung Layanan Administrasi Kependudukan, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024. \n Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 dicabut. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Wonosobo, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK. Latar belakangnya adalah perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, serta kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk koordinasi, pembentukan perangkat daerah, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada camat dan kepala desa/lurah, penyajian data kependudukan, dan koordinasi pengawasan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban untuk mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, mencetak dan mendistribusikan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran dan pencatatan sipil, menjamin kerahasiaan dan keamanan data, serta melakukan verifikasi dan validasi data.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan, termasuk hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, dan informasi mengenai data kependudukan. Penduduk juga memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai Pendaftaran Penduduk (pencatatan biodata, penerbitan KK, KTP-el, KIA, surat keterangan kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, dan pendataan penduduk nonpermanen) dan Pencatatan Sipil (kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa:\na. teguran lisan;\nb. teguran tertulis;\nc. denda administratif; dan/atau\nd. sanksi administratif lainnya sesuai ketetentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Wonosobo No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/92307/perda-kab-wonosobo-no-8-tahun-2018","4a8a7ca3-4bd5-43a6-a120-fc1bdd0bc986","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOSOBO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
ABOUT
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of a population administration and civil registration service system is an effort to fulfill the civil rights of citizens and the state's objective to provide protection to all Indonesian Citizens as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of population events and important events, it is necessary to improve the service and management of population administration in a professional, orderly, easy, fast, and non-discriminatory manner so as to meet minimum service standards and information technology standards by paying

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de3780e8-4733-4902-aa9e-08113efc743f","actionData","errors"]