[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de3576a7-100a-4a3d-afd5-e475d29170ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-05-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan - penyelamatan kebakaran
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2023/NOMOR.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya
ABSTRAK:	\n \n bahwa kebakaran tidak dapat diprediksi kejadiannya, akan\r\ntetapi kebakaran dapat dicegah dengan mengantisipasi\r\npotensi-potensi yang dapat timbul, sehingga sudah menjadi\r\ntugas negara untuk melindungi, melayani, memberdayakan,\r\ndan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pencegahan\r\ndan penanggulangan kebakaran dengan tetap berlandaskan\r\npada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; bahwa tugas pemadam kebakaran selain memadamkan\r\nkebakaran terdapat tugas penyelamatan dan evakuasi yang\r\nmembahayakan manusia serta inspeksi proteksi kebakaran\r\npada bangunan gedung; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nMenjadi Undang-Undang, kebakaran merupakan salah satu\r\nUrusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan\r\nDasar yang menjadi kewenangan daerah sehingga dalam\r\npelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan\r\nPenyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya; \n Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Pertauran Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Objek Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran, Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pemeriksaan dan Pengujian, Penyelamatan Lainnya, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pendanaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2023. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di Kabupaten Temanggung. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda, serta gangguan terhadap proses produksi dan ketenteraman masyarakat.

\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\r\n

Objek manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, yang mencakup bangunan gedung, bangunan permukiman, dan kendaraan bermotor.
Manajemen pencegahan bahaya kebakaran, termasuk kewajiban penyediaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung (sistem proteksi pasif dan aktif), serta pengaturan khusus untuk bangunan yang menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3).
Manajemen penanggulangan bahaya kebakaran, yang mengatur wilayah manajemen kebakaran berdasarkan waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat, serta tata laksana operasional penanggulangan kebakaran.
Pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung, yang dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah terkait.
Penyelamatan lainnya, yang mencakup tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dalam peristiwa selain kebakaran.
Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran, yang meliputi tahap pencegahan, tanggap darurat, pemulihan awal, dan pasca kebakaran.
Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara bangunan gedung dan masyarakat luas.
Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendanaan lain yang sah.
Penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

\r\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung, tim penanggulangan kebakaran gedung, rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran, dan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:\r\n

Teguran lisan.
Teguran tertulis.
Pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\r\nSetiap orang yang menyembunyikan atau merusak alat pemadam kebakaran atau menghalangi pekerjaan pemadaman kebakaran diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TEMANGGUNG REGENT
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 6 OF 2023

TENTANG

ON
PREVENTION, CONTROL AND FIRE RESCUE
AND OTHER RESCUES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

TEMANGGUNG REGENT,

Considering / Whereas:

that fires cannot be predicted, but fires can be prevented by anticipating potential hazards, so it is the state's duty to protect, serve, empower, and prosper the community in the context of fire prevention and control while remaining based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in addition to extinguishing fires, the fire department has rescue and evacuation duties that endanger humans, as well as fire protection inspections on buildings;
that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de3576a7-100a-4a3d-afd5-e475d29170ae","actionData","errors"]