[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de326f0c-399e-437c-8dda-b9bbd61d4594","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman-Organisasi-Tata Kerja-Pemerintah Desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan tertib dan lancar, perlu diatur Pedoman Oganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; b. Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan; \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Organisasi Pemerintah Desa; Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak; Tata Kerja; Pembinaan Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. \n Jumlah Halaman: 24 HLM; Penjelasan; 7 HLM; Lampiran: 1 HLM. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebabkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga Peraturan Daerah sebelumnya (Perda Nomor 5 Tahun 2007) tidak sesuai lagi. Tujuan dari peraturan ini adalah agar pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa dapat berjalan lancar.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- Struktur organisasi pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretariat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan), Pelaksana Teknis (Kepala Seksi), dan Pelaksana Kewilayahan (Dukuh).\n- Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Dukuh.\n- Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan BPD, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.\n- Tata kerja pemerintah desa yang menekankan koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi.\n- Pembinaan perangkat desa melalui alih tugas/jabatan.","transitional_provisions","1. Nomenklatur/penyebutan jabatan Pemerintah Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini berubah.\n2. Kepala Desa mengatur penempatan kembali jabatan Kepala Bagian berdasarkan nomenklatur lama ke jabatan berdasarkan nomenklatur baru yang setara.\n3. Personil, pendanaan, prasarana dan dokumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa masih berlaku sampai dengan dilakukannya penataan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KULON PROGO REGENCY
NUMBER:1
YEAR: 2015

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
TENTANG
GUIDELINES FOR VILLAGE GOVERNMENT ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF KULON PROGO,

\n\n \n \n

Menimbang:

that the implementation of Village Government is a sub-system of the national government administration, so that in carrying out its duties and functions in an orderly and smooth manner, it is necessary to regulate the Guidelines for Village Government Organization and Work Procedures;
that the Organization and Work Procedures of the Village Government as regulated in the Regional Regulation of Kulon Progo Regency Number 5 of 2007 concerning Guidelines for Village Government Organization and Work Procedures are not in accordance with the provisions of laws and regulations and the development of circumstances;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de326f0c-399e-437c-8dda-b9bbd61d4594","actionData","errors"]