[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de2a66ba-83e7-4b2e-b1cd-e82eea11a728","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 29 Tahun 2016","number","29","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","2017-02-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Trenggalek","place_of_enactment","Trenggalek","theme","PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PerdaGANGAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD Kab. Trenggalek Th 2017 No.2 TLD No.78
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern belum secara maksimal memberikan pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;\r\n \n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\tbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nPeraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan\tdan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Asas dan Tujuan Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ;\r\n3. Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ;\r\n4. Pasar Rakyat;\r\n5. Perizinan;\r\n6. Kemitraan antara pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pelaku UMKM;\r\n7. Kewajiban dan Larangan;\r\n8. Batasan persaingan dan perlindungan usaha;\r\n9. Pembinaan dan pengawasan;\r\n10. Sanksi Administrasi;\r\n11. Ketentuan Pidana;\r\n12. Ketentuan Peralihan;\r\n13. Ketentuan Penutup;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata dan membina pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Trenggalek. Latar belakangnya adalah bahwa peraturan daerah sebelumnya belum secara maksimal memberikan pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan: Harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Bupati. Pendirian pasar rakyat dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMN, BUMD, swasta, atau kerjasama dengan pihak lain. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat didirikan oleh perorangan maupun badan usaha, namun toko swalayan berjaringan hanya dapat didirikan oleh koperasi.
Batasan Luas Lantai: Luas lantai penjualan toko swalayan dibatasi berdasarkan jenisnya (minimarket, supermarket, hypermarket, department store, perkulakan).
Lokasi, Jarak, dan Jumlah Tempat Usaha: Perkulakan, hypermarket, supermarket, department store, dan minimarket memiliki batasan lokasi berdasarkan sistem jaringan jalan. Minimarket berjaringan harus berjarak minimal 500 meter dari pasar rakyat, sedangkan supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan berjaringan harus berjarak minimal 1 km. Jumlah pasar rakyat tidak dibatasi, namun jumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan berjaringan (hypermart, supermarket, department store, perkulakan) juga tidak dibatasi, dengan kuota minimarket berjaringan ditetapkan per kecamatan.
Tenaga Kerja: Pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menggunakan tenaga kerja WNI, diutamakan penduduk daerah sekitar, dengan minimal 50% dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
Waktu Pelayanan: Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur, dengan ketentuan khusus untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya.
Kemitraan dengan UMKM: Pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan pelaku UMKM dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, dan penerimaan produk.
Kewajiban dan Larangan: Penyelenggara atau pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan memiliki kewajiban dan larangan yang harus ditaati.

","transitional_provisions","1. Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang tidak berjaringan yang telah berdiri, beroperasi dan belum memiliki IUPP dan/atau IUTS sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Pusat Perbelanjaan dan toko modern berjaringan, baik yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) atau yang diwaralabakan yang telah memiliki IUPP dan/atau Izin Usaha Toko Modern, diberi waktu untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sampai habis masa registrasinya atau paling lama 5 (lima) tahun.\n3. Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPPR berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan pengelolaan jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan/atau Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, denda administrasi, dan/atau tindakan paksa berupa penghentian kegiatan atau pembongkaran bangunan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 21 dan/atau Pasal 23 ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TRENGGALEK
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TRENGGALEK REGENCY
NUMBER 29 OF 2016
ON
ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT OF PEOPLE'S MARKET,
SHOPPING CENTER AND MODERN STORE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TRENGGALEK,

\n\n \n \n

Considering :

that Regional Regulation of Trenggalek Regency Number 2 of 2011 on Protection, Development of Traditional Markets, Arrangement of Modern Markets and Modern Stores as amended by Regional Regulation of Trenggalek Regency Number 9 of 2013 on Amendments to Regional Regulation of Trenggalek Regency Number 2 of 2011 on Protection, Development of Traditional Markets, Arrangement of Modern Markets and Modern Stores has not maximally provided development and empowerment of people's markets, arrangement of shopping centers and modern stores;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de2a66ba-83e7-4b2e-b1cd-e82eea11a728","actionData","errors"]