[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de22b2da-0313-4ed0-a88c-9626efad7a8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-02-20","effective_date","2013-02-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 9, BN.2013/No.324, peraturan.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai kebijakan umum penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh personel Kementerian Pertahanan dan TNI mengenai penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM, mengefektifkan program-program penerapan Hukum Humaniter dan penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas TNI, serta mempermudah pemahaman strategi penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM bagi prajurit maupun komandan. Penerapan Hukum Humaniter harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kepentingan militer, penderitaan yang tidak perlu, keseimbangan, dan pembedaan. Setiap personel Kementerian Pertahanan dan TNI wajib menaati ketentuan Hukum Humaniter dan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan sanksi bagi yang tidak menaati ketentuan tersebut. Hukum Humaniter meliputi Konvensi-konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa Tahun 1949, San Remo Manual, Pedoman dan Petunjuk Manual untuk Militer tentang Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata, Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan Ranjau Darat Anti Personel, dan Hukum Kebiasaan Internasional. Hukum HAM meliputi hukum yang diatur dalam berbagai perundang-undangan nasional termasuk konvensi atau kovenan tentang HAM yang telah diratifikasi. Penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan melalui produk strategis, pendidikan, dan pelatihan. Di lingkungan TNI, penerapan dilaksanakan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI, meliputi doktrin, pendidikan, pelatihan, Operasi Militer Perang (OMP), dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan mengenai penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Setiap personel Kementerian Pertahanan dan TNI yang tidak menaati ketentuan Hukum Humaniter dan HAM dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

\nNo.324, 2013
MINISTRY OF DEFENSE. Law. Humanitarian. Human Rights. State Defense Administration. Application.

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 09 OF 2013
on
THE APPLICATION OF HUMANITARIAN LAW AND HUMAN RIGHTS LAW IN THE IMPLEMENTATION OF STATE DEFENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the implementation of state defense aims to maintain and protect the sovereignty of the state, maintain the integrity of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the safety of the entire nation from all forms of threats, both from within and outside the country;
that to meet the needs of the Ministry of Defense and the Indonesian National Army in the implementation of state defense in accordance with the provisions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de22b2da-0313-4ed0-a88c-9626efad7a8b","actionData","errors"]