Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006

Peraturan ini mencabut: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1997 tentang Perlindungan Asuransi Atas Barang Milik Pemerintah Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pelaksanaan perlindungan asuransi barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah. Latar belakang dikeluarkannya instruksi ini adalah perkembangan keadaan dan tuntutan demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berusaha dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, serta ketidaksesuaian Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebijakan ini menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk dapat mengasuransikan barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang berisiko besar dan mengakibatkan kerugian daerah pada perusahaan asuransi sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pengasuransian barang tersebut harus dilengkapi dengan nama barang, data barang, nilai barang, besarnya premi asuransi tiap barang, dan data lain yang diperlukan.

(-)

(-)