[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de1dba08-2d87-4a06-b0db-7fd91c4cd637","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021","number","04","year","2021","published_date","2021-06-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tual","place_of_enactment","Tual","theme","Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI DESA ADAT
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD. No. 2020/123, TLD. No. 2020/7124, LL Kota Tual : 10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor1 Tahun 2017; Perda Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, perubahan status desa menjadi desa adat, nomor kode desa, jumlah penduduk dan wilayah, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021. \n Sebelum ditetapkannya Penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua dan Kelembagaan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa masih tetap menjalankan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. \r\n\r\n \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 mengatur tentang perubahan status desa menjadi desa adat di Kota Tual. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan seiring dengan perkembangan desa. Tujuan perubahan status desa menjadi desa adat adalah untuk mempercepat terbentuknya pemerintahan Desa Adat dan Kelembagaan Desa Adat, serta terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan hak-hak adat yang ada. Seluruh desa di Kota Tual diubah statusnya menjadi Desa Adat yang disebut dengan Ohoi dan/atau Finua. Walikota mengangkat penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, yang berasal dari masyarakat Ohoi dan/atau Finua yang bersangkutan dan memiliki hak adat. Desa dalam wilayah Kota Tual memiliki nomor kode desa yang terdaftar pada Kementerian terkait. Pembiayaan Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan oleh Walikota dan Camat.","transitional_provisions","1. Sebelum ditetapkannya Penjabat Kepala Ohoi dan/atau Finua dan Kelembagaan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa masih tetap menjalankan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TUAL
THE PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF TUAL CITY
NUMBER 04 YEAR 2021
on
CHANGING THE STATUS OF VILLAGES TO CUSTOMARY VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TUAL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that according to the provisions of Article 62 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2017 on Village Structuring, Changes in Village Status to Customary Villages are stipulated by Regional Regulation; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 31 of 2007 on the Establishment of Tual City in The Province of Maluku (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 97, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4747); \n Law Number 6 of 2014 on Villages (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de1dba08-2d87-4a06-b0db-7fd91c4cd637","actionData","errors"]