[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de0ef04b-02fb-4fc7-b528-1a00640ef630","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-08-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGENDALIAN-PEREDARAN-MINUMAN BERALKOHOL
2010
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2010/NO.2, LL PROV. KALIMANTAN BARAT : 15 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengendalian peredaran minuman beralkohol. \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008; Peraturan Daerah Provinsi Dati I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 \n KETENTUAN UMUM; PENGGOLONGAN; PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL; REKOMENDASI DAN PERIZINAN; LARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL; MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL; PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL; PERLABELAN, PENYIMPANAN DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL; PELAPORAN; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2010. \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 \n 11 HALAMAN PERATURAN & 4 HALAMAN PENJELASAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kalimantan Barat guna mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya konsumsi minuman beralkohol. Pengendalian ini meliputi produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Ketentuan substansial mencakup:

Penggolongan minuman beralkohol berdasarkan asal produksi (dalam dan luar negeri) dan kadar alkohol (Golongan A, B, dan C).
Persyaratan produksi minuman beralkohol yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kewajiban distributor dan sub-distributor minuman beralkohol Golongan B dan C untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur sebelum mengajukan SIUP-MB kepada Menteri Perdagangan.
Ketentuan mengenai perizinan bagi Toko Bebas Bea (TBB) sebagai pengecer minuman beralkohol Golongan B dan C.
Larangan dan batasan terkait tempat penjualan minuman beralkohol, usia pembeli, dan iklan minuman beralkohol.
Pengaturan mengenai produksi dan peredaran minuman beralkohol tradisional, termasuk izin dari Bupati/Walikota dan standar mutu.
Pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Gubernur dan tim yang dibentuk.
Kewajiban pemasangan label hologram pada kemasan minuman beralkohol Golongan B dan C di TBB.
Kewajiban pelaporan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol oleh importir, distributor, dan sub-distributor.

Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk menjadi penyidik tindak pidana di bidang pengendalian peredaran minuman beralkohol.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[108],{"_109":110,"_111":112},"text","Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 2 OF 2010
CONCERNING
CONTROL OF ALCOHOLIC BEVERAGE CIRCULATION IN WEST KALIMANTAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

Considering:

that to prevent disturbances to public peace and order, and as an effort to provide public health protection from the dangers of consuming alcoholic beverages, it is necessary to control the circulation of alcoholic beverages;
that Regional Regulation Number 3 of 2009 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverage Circulation in West Kalimantan needs to be replaced and adjusted to the prevailing laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Control of Alcoholic Beverage Circulation in West Kalimantan;

In view of:

Law Number 25 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of West

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de0ef04b-02fb-4fc7-b528-1a00640ef630","actionData","errors"]