[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de0c4262-2558-4493-9b24-c4320ca82872","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2001","number","8","year","2001","published_date","2001-04-19","effective_date","2001-05-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2001/76
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa serta dalam upaya pengelolaan sumber sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka\r\nperlu mengatur Sumber-surnber Pendapatan dan Kekayaan Desa; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah\r\nDesa: \n UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 \n Dalam PERDA ini mengatur mengenai Sumber Pendapatan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Sumbanan dari Pihak Ketiga, Pinjaman Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2001. \n 20 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa di Kabupaten Pati. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa secara optimal. Tujuannya adalah agar desa mampu mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Sumber-sumber pendapatan desa, yang terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, sumbangan dari Pihak Ketiga, dan pinjaman desa. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, pungutan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.\n2. Kekayaan desa, yang terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, obyek rekreasi yang diurus oleh desa, pemandian umum yang diurus oleh desa, hutan desa yang dikelola oleh desa, perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh desa termasuk irigasi dan sejenisnya, tempat-tempat pemancingan yang diusahakan dan dikelola desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, jalan desa, dan lain-lain kekayaan milik desa.\n3. Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan BPD dalam perencanaan dan pengawasan. Pemerintah Desa berkewajiban melakukan pengurusan dan pengelolaan sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa dengan sebaik-baiknya dan hasilnya menjadi pendapatan Desa serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.\n4. Pungutan desa dan swadaya/gotong royong, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pungutan desa adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PATI REGENCY
YEAR 2001 NUMBER 76

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 8 OF 2001
ON
SOURCES OF VILLAGE INCOME AND ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the implementation of Government and Development in the Village and in an effort to manage the sources of Village Income and Assets in a more efficient and effective manner, then based on Article 57 of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 64 of 1999 on General Guidelines for Regulations Regarding Villages, it is necessary to regulate the Sources of Village Income and Assets:
that for the above purposes, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de0c4262-2558-4493-9b24-c4320ca82872","actionData","errors"]