[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de071d98-56d6-482d-b003-13e0247cbf4c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perseroan - terbatas
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 4/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun\r\n2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk usaha eksplorasi dan\r\neksploitasi minyak dan gas bumi dilakukan secara terpisah antara usaha\r\nhulu dan hilir; bahwa unluk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan,\r\nsumberdaya alam minyak dan gas bumi pada usaha hilir sebagai\r\nkelanjutan eksplorasi dan eksploitasi sektor hulu, agar lebih memberikan\r\nkemakmuran rakyat di Bangkalan; bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,\r\nPemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang\r\nbergerak pada kegiatan usaha hilir sumber daya alam minyak dan gas\r\nbumi; bahwa Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas kegiatan usahanya\r\nbergerak di bidang hulu dan hilir;\r\n \n Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010. \n Materi pokok: PEMBENTUKAN, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN, AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN, BIDANG USAHA, DEWAN KOMISARIS, MODAL, SAHAM DAN DEVIDEN, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN DAN PENGAMBILALIHAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut: Peraturan Daerah\r\nNomor 6 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 4/E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT. Bangkalan Hilir Energi yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi sektor hilir serta jasa penunjang lainnya. Pembentukan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi di sektor hilir, menjamin efektivitas usaha, mewujudkan alih teknologi, memanfaatkan sumber daya alam daerah, meningkatkan perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa bermutu, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

PT. Bangkalan Hilir Energi berstatus sebagai perusahaan induk (Holding Company) dan dapat membuka kantor cabang serta membentuk anak perusahaan. Modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan komposisi modal ditempatkan dan disetor yang diatur lebih lanjut. Pemerintah Daerah memiliki mayoritas saham.

Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan kekuasaan tertinggi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, sedangkan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan. Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tahun buku, rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengambilalihan, pembubaran, likuidasi, dan pengawasan terhadap PT. Bangkalan Hilir Energi.

","transitional_provisions","1. Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PT. Bangkalan Petrogas dialihkan menjadi kekayaan/aset PT. Bangkalan Hilir Energi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Bangkalan No. 6 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Petrogas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23942/perda-kab-bangkalan-no-6-tahun-2010","acce3228-12c4-4b2c-8dd3-5d67cbad47a5","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANGKALAN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
BANGKALAN HILIR ENERGI LIMITED LIABILITY COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKALAN,

Considering:

that in connection with the issuance of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, for oil and natural gas exploration and exploitation efforts are carried out separately between upstream and downstream businesses;
that to further optimize the implementation of natural resource management activities for oil and natural gas in downstream businesses as a continuation of upstream sector exploration and exploitation, in order to better provide for the prosperity of the people in Bangkalan;
that by considering the provisions of laws and regulations, the Regional Government may establish a Region-Owned Company engaged in downstream business activities for oil and natural gas natural resources;
that the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de071d98-56d6-482d-b003-13e0247cbf4c","actionData","errors"]