[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de055318-c77a-4a38-af53-918aff2db8ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008","number","2","year","2008","published_date","2008-04-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan barang milik daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; \n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, barang milik daerah, pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang, sengketa barang milik daerah, dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2008. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 dicabut. \n 35 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 117).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Peraturan ini mengatur pejabat pengelolaan barang milik daerah, termasuk Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang, Kepala SKPD sebagai pembantu pengelola barang, dan Kepala SKPD serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagai pengguna dan kuasa pengguna barang. Kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pejabat juga diatur.

Ketentuan substansial mencakup perencanaan kebutuhan barang, pengadaan barang, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna), pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal), dan penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, pelaporan).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD kepada Gubernur, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT
CENTRAL JAVA PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2008
CONCERNING
REGIONAL PROPERTY MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended by Law Number 8 of 2005 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 concerning Amendments to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government into Law juncto Government Regulation Number 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property, the Central Java Provincial Regulation Number 15 of 2002 concerning Basic Principles of Regional Property Management is no longer appropriate and therefore needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Property Management;

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de055318-c77a-4a38-af53-918aff2db8ae","actionData","errors"]