[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddf68ba7-22b5-476b-9b09-7cd48d206138","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat sehingga diperlukan pengaturan terhadap usaha koperasi dan usaha kecil;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, urusan koperasi dan usaha kecil merupakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan provinsi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil; \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang \r\nUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I\r\nSulawesi Tenggara dengan mengubah UndangUndang\r\nNomor 4 7 Prp. Tahun 1960 ten tang Pembentukan Daerah\r\nTingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I\r\nSulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2687)\r\n3. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha\r\nMikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun\r\n2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6573); \r\n4. Undang-Undang Nomor 17 T ah u n 2012 t en t a n g\r\nPerkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\n4. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang\r\nPerkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5355); \r\nT ahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 t a h u n 2014 ten t a n g\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T ambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah d i u b ah beberapa kali t e r a k h ir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 11 T ah u n 2020 t en t a n g Cipta Kerja\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor\r\n245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6573);\r\n5. UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\r\nUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6573); \r\n6. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ah u n 2015\r\nt en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor \r\n157) \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM \r\nBAB II\r\nPEMBERDAYAAN KOPERASI \r\nBAB III\r\nPEMBERDAYAAN USAHA KECIL \r\nBAB IV\r\nPENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL\r\nBAB V\r\nPERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL\r\nBAB VI\r\nPEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN\r\nBAB VII\r\nPENGAWASAN DAN PEMBINAAN\r\nBAB VIII\r\nLARANGAN\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PIDANA\r\nBAB X\r\nSANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021. \n 35 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi dan usaha kecil di Sulawesi Tenggara. Latar belakangnya adalah bahwa koperasi dan usaha kecil memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, ketahanan ekonomi masyarakat, kesejahteraan rakyat, lapangan kerja, dan pelayanan ekonomi. Kebijakan ini mencakup kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil melalui berbagai bentuk, seperti pengembangan kelembagaan, bimbingan usaha, penguatan permodalan, pengembangan jaringan usaha, bantuan konsultasi, dan insentif pajak. Peraturan ini juga mengatur tentang permodalan koperasi, pembinaan manajemen, pemberdayaan usaha kecil melalui pendataan, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, produksi, kemitraan, perizinan, pemasaran, desain, dan teknologi. Selain itu, diatur pula mengenai perlindungan koperasi dan usaha kecil dari persaingan usaha tidak sehat, serta pembiayaan dan penjaminan melalui berbagai sumber, termasuk kredit perbankan, modal ventura, dan dana bergulir. Peraturan ini juga mengatur tentang pengawasan dan pembinaan koperasi dan usaha kecil, serta larangan-larangan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik usaha yang tidak sehat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).\n2. Sanksi administratif bagi pelaku Koperasi dan Usaha kecil yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 6 OF 2021
CONCERNING
EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT OF COOPERATIVES AND SMALL BUSINESSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

Considering:

that Cooperative Enterprises and Small Businesses have a strategic position and role in improving the regional economy, supporting the economic resilience of the community, improving people's welfare and expanding employment opportunities and providing broad economic services to the community so that regulation of cooperative businesses and small businesses is necessary;
that based on the provisions of Article 17 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, that regions can establish policies in accordance with their authority, cooperative affairs and small businesses are mandatory affairs not related to basic services which are the authority of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddf68ba7-22b5-476b-9b09-7cd48d206138","actionData","errors"]