[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddea041b-b0b5-4398-a4b5-89340b218ca6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-07-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Demak dengan \r\nmemanfaalkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, \r\nselaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak: bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b \r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah \r\nKabupaten Demak Tahun 2011 -2031; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4·1 Toh\\ln 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Mornor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerinlah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraluran Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Pemerinlah Nomor 63 Tahun 2002; Pera luran Pemerinlah NolTh)r 16 Tahun 2004; Peraluran Pemerinlah Nomor 45 Tahun 2004; Peraluran Pemerinlah Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahon 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009; Peraturan Pemerinlah Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan· Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nornor 36 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupalen Demak Nomor 32 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraluran Daerah Kabupalen Demak Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, hak, kewajiban dan peran masyarakat, pengawasan penataan ruang, penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 1997 dicabut. \n 102 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor. 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1998 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak untuk periode 2011-2031. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan wilayah berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul, didukung oleh perdagangan, jasa, industri, UMKM, dan pariwisata. Kebijakan penataan ruang meliputi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, pengembangan komoditas pertanian prospektif, pengembangan kawasan pesisir, pengembangan pusat pelayanan, pengembangan prasarana wilayah, peningkatan pengelolaan kawasan lindung, pengendalian perkembangan kegiatan budidaya, pengembangan kawasan industri, dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan. Struktur ruang mencakup sistem pusat pelayanan (perkotaan, perdesaan, wilayah) dan sistem jaringan prasarana wilayah (transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya). Pola ruang terdiri dari kawasan lindung (perlindungan kawasan, perlindungan setempat, suaka alam, rawan bencana, lindung lainnya) dan kawasan budidaya (hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan). Kawasan strategis meliputi kawasan strategis provinsi dan daerah, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan fungsi lingkungan hidup.","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:\n1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan:\n a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;\n b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan\n c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.\n4. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;\n5. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peratutan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif meliputi:\n1. Peringatan tertulis.\n2. Penghentian sementara kegiatan.\n3. Penghentian sementara pelayanan umum.\n4. Penutupan lokasi.\n5. Pencabutan izin.\n6. Pembatalan izin.\n7. Pembongkaran bangunan.\n8. Pemulihan fungsi ruang.\n9. Denda administratif.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 1997","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DEMAK
REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
SPATIAL PLAN OF DEMAK REGENCY
YEAR 2011-2031

MAYOR OF DEMAK
REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
SPATIAL PLAN OF DEMAK REGENCY YEAR 2011-2031

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEMAK,

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in Demak Regency by utilizing regional space in a efficient, effective, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve community welfare and security, a Spatial Plan of Demak Regency is necessary;
that based on the provisions in Article 26 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, it is stated that the regency's spatial plan is stipulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Spatial Plan of Demak Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddea041b-b0b5-4398-a4b5-89340b218ca6","actionData","errors"]