[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dddf2fe8-c6c8-4622-b0c6-a6de8137671e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan kepariwisataan perlu diwujudkan secara nyata\r\ndalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam\r\npemberian izin usaha pariwisata yang mudah dan cepat; bahwa untuk melaksanakan urusan kepariwisataan serta meningkatkan \r\nPendapatan Asli Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Izin Usaha\r\nKepariwisataan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a \r\ndan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin\r\nUsaha Kepariwisataan; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan masa saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2008. \n 10 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Rembang. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin usaha pariwisata yang mudah dan cepat, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengelola dan mengembangkan obyek wisata di Kabupaten Rembang.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin usaha kepariwisataan. Objek retribusi adalah setiap pelayanan atas pemberian izin usaha kepariwisataan kepada perorangan atau badan usaha. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin usaha kepariwisataan.
Golongan Retribusi: Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha kepariwisataan yang diberikan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Tarif Retribusi: Ditetapkan berdasarkan jenis usaha kepariwisataan, seperti izin usaha obyek dan daya tarik wisata, izin usaha sarana pariwisata, dan izin usaha jasa pariwisata.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin usaha pariwisata.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi disesuaikan dengan masa berlakunya izin usaha kepariwisataan. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Kadaluwarsa: Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 3 tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2008
ABOUT
LOCAL FEE FOR TOURISM BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that tourism development needs to be realized concretely in order to improve services to the community in providing easy and fast tourism business licenses;
that in order to carry out tourism affairs and increase Regional Original Income, it is necessary to regulate the Local Fee for Tourism Business Licenses;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Local Fee for Tourism Business Licenses.

Remembering:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dddf2fe8-c6c8-4622-b0c6-a6de8137671e","actionData","errors"]