[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dddda377-8970-4dc7-8491-fede54b5cad5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat Pada Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua Barat","place_of_enactment","Manokwari","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat Pada Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat Pada Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa guna mengoptimalkan peran dan fungsi\r\nPeseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah\r\nPapua dalam peningkatan perekonomian daerah\r\nkhususnya di Provinsi Papua Barat, perlu\r\ndukungan Pemerintah Daerah dalam penguatan\r\nstruktur permodalan melalui Penyertaan Modal; \r\nb. bahwa dengan Penyertaan Modal Pemerintah\r\nDaerah Provinsi Papua Barat pada Perseroan\r\nTerbatas Bank Pembangunan Daerah Papua\r\nturut serta dapat meningkatkan sumber\r\npendapatan asli daerah, penyerapan tenaga\r\nkerja dan peningkatan pendapatan masyarakat\r\nProvinsi Papua Barat; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua\r\nBarat pada Perseroan Terbatas Bank\r\nPembangunan Daerah Papua ; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992\r\ntentang Perbankan \r\n3. Undang-Undang Nomor23 Tahun1999 tentang Bank\r\nIndonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia\r\n4. Undang-UndangNomor 45 Tahun 1999\r\nTentangPembentukanProvinsiIrian Jaya Tengah,\r\nProvinsiIrian Jaya Barat, KabupatenPaniai,\r\nKabupatenMimika, KabupatenPuncak Jaya dan\r\nKota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000\r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45\r\nTahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian\r\nJaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,\r\nKabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,\r\nKabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong \r\n5. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003\r\ntentang Keuangan Daerah\r\n6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001\r\ntentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008\r\ntentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang\r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara\r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara \r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n10. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \n PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua (PT. BPD Papua). Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PT. BPD Papua dalam meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat Provinsi Papua Barat. Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, manfaat sosial, pendapatan asli daerah, dan memperkuat daya saing PT. BPD Papua.

Penyertaan modal bersumber dari APBD/Perubahan APBD Provinsi Papua Barat dan ditetapkan dalam bentuk uang dan/atau barang. Jumlah keseluruhan penyertaan modal ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,- yang dianggarkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Setoran awal sebesar Rp. 75.000.000.000,- diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan penyertaan modal, sementara PT. BPD Papua berkewajiban membuat laporan keuangan dan kinerja serta membayar dividen. Pemerintah Daerah berhak mendapatkan laporan keuangan dan kinerja serta dividen yang disetorkan ke Kas Umum Daerah. Gubernur melakukan pengendalian proses penyertaan modal dan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengendalian tersebut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST PAPUA
REGIONAL REGULATION OF WEST PAPUA
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
CAPITAL PARTICIPATION OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT
WEST PAPUA IN LIMITED LIABILITY COMPANIES
PAPUA REGIONAL DEVELOPMENT BANK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

GOVERNOR OF WEST PAPUA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the role and function of the Limited Liability Company, Papua Regional Development Bank, in improving the regional economy, especially in West Papua Province, it is necessary to support the Regional Government in strengthening the capital structure through Capital Participation;
that with the Capital Participation of the Regional Government of West Papua Province in the Limited Liability Company, Papua Regional Development Bank, it can also increase the source of original regional income, employment and increase the income of the people of West Papua Province;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dddda377-8970-4dc7-8491-fede54b5cad5","actionData","errors"]