[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddd762ba-4b3a-4e68-913a-081ca8a0e49b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-10-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-USAHA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2021/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada\r\nmasyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan\r\nperluasan objek retribusi daerah dan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, perlu\r\ndilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan\r\nDaerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan\r\nProduksi Usaha Daerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU.No 11 Tahun 2020; Perda No.5 Tahun 2013. \n Mengubah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 9 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021. \n Mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah \n 6 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian pada objek retribusi dan tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perluasan objek retribusi daerah.

Ketentuan Substansial:

Pasal 2 diubah untuk memperjelas bahwa retribusi dipungut sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah berupa hasil produksi perikanan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan usaha peternakan.
Pasal 3 diubah untuk memperluas objek retribusi yang meliputi produksi perikanan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan usaha peternakan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan atas penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
Pasal 9 diubah untuk menyesuaikan struktur dan besaran tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah, termasuk tarif untuk produksi perikanan (benur, nener, es balok), tanaman pangan (benih padi), tanaman hortikultura (durian, lai, jeruk, rambutan), tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet), dan penjualan usaha ternak (sapi, kambing).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kab. Paser No. 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/220519/perda-kab-paser-no-5-tahun-2013","91acdce3-89c2-47c1-86c1-241dd23824a8","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASER
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 7 OF 2021
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2013 ABOUT
SALES RETRIBUTION OF REGIONAL BUSINESS PRODUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASER,

Considering:

that local fees are one of the sources of local own-source revenue for the implementation of government and development in the region;
that in order to improve services to the community and regional independence, it is necessary to expand the object of local fees;
that in order to optimize local revenue, it is necessary to adjust the provisions in Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning Sales Retribution of Regional Business Production;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning Sales Retribution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddd762ba-4b3a-4e68-913a-081ca8a0e49b","actionData","errors"]