[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddd37436-3fd5-45ba-b1f7-54b1ea028f58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-03-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-kelurahan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaralcatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 73 Tahun 2005; Permendagri No. 18 Tahun 2018. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, kepengurusan dan keanggotaan, suarat pengurus, pembentukan panitia dan tata cara pemilihan pengurus, pengesahan dan masa bhakti pengurus, pergantian pengurus antar waktu, hubungan kerja, pendanaan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019. \n Mencabut Perda No. 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) \n 10 hlm, Lampiran : 1 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 31).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan. LPMK bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, LPMK memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanamkan rasa persatuan, meningkatkan pelayanan pemerintah kelurahan, menyusun rencana pembangunan partisipatif, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Pengurus LPMK dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat dan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang sesuai kebutuhan. Sumber pendanaan LPMK dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota, swadaya masyarakat, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah Kota melalui Dinas PPPAPM melaksanakan pembinaan terhadap LPMK.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Anggota pengurus yang menyalahgunakan keuangan LPMK, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).\n2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus LPMK dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan LPMK yang dialihkan atau dibagikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALEMBANG
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 4 OF 2019
ON
FORMATION OF VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize community participation in the implementation of government, development and community affairs and to preserve the values of life in the community, it is necessary to establish a Community Empowerment Institution in the Village to assist in the administration of village government;
that the Regional Regulation of Palembang City Number 22 of 2002 concerning the Establishment of Village Community Institutions needs to be replaced because it is no longer in accordance with the development of circumstances;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddd37436-3fd5-45ba-b1f7-54b1ea028f58","actionData","errors"]