[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddd29992-0612-471d-80fd-c000f56e3880","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":69,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa-otonomi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/NO.5, TLD No.5, LL KAB. SEKADAU: 101 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat \n UUD 1945, UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, \n Ketentuan Umum; Kewenangan Desa; Penataan Desa; Pemerintahan Desa; Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa; laporan Kepala Desa; pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa; perangkat desa; badan usaha milik desa; pakaian dinas dan atribut; badan permusyawaratan desa; musyawarah desa; Penghasilan pemerintah desa; peraturan di desa; keuangan desa; pembanunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan; kerjasama desa; lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa; pembinaan dan pengawasan desa; ketentuan peralihan; ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018. \n 75 halaman dan 26 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 12);\n2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 2);\n3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 6);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemerintahan Desa di Kabupaten Sekadau. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014, serta untuk mengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Kewenangan Desa: Meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
Penataan Desa: Mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.
Pemerintahan Desa: Mengatur tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Pemilihan Kepala Desa: Mengatur syarat calon, pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan, penetapan pemilih, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih.
Keuangan Desa: Mengatur sumber keuangan Desa dan pengelolaannya.
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan: Mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa serta pembangunan kawasan perdesaan.
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Mengatur pendirian dan pengelolaan BUM Desa.
Kerjasama Desa: Mengatur kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa: Mengatur pembentukan dan fungsi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa.
Pembinaan dan Pengawasan Desa: Mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang penghasilan Pemerintah Desa, Peraturan di Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

","transitional_provisions","1. Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.\n2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.\n4. Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.\n5. Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.\n6. Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.\n7. Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masatugasnya.\n8. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan.\n9. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama tersebut.","sanctions","1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.\n3. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n4. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.\n5. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n6. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEKADAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
ON
VILLAGE GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that based on Law Number 6 of 2014 on Villages which is followed up by Government Regulation Number 47 on Amendments to Government Regulation number 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages, Villages shall have the right of origin and traditional rights in regulating and managing the interests of the community;
that in order to regulate and manage the interests of the community as referred to in letter a can run professionally, efficiently and effectively, openly, and responsibly, it is necessary to provide guidelines for the implementation of Village Government;
that the Regional Regulation of Sekadau Regency governing the implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddd29992-0612-471d-80fd-c000f56e3880","actionData","errors"]