[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddd1f6ab-500d-4b00-b8ea-2447e5f1d9e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pendidikan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 15 Tahun 2016","number","15","year","2016","published_date","2016-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Penyelenggaran Pendidikan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN - PENYELENGGARAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2016/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaran Pendidikan Menengah
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah masih terdapat kesenjangan antar satuan pendidikan, yang harus segera diatasi agar terwujud pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menengah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950\r\n \n Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, hak dan kepastian hukum pengaturan pendidikan menengah di DIY. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016. \n 26 Hlm; Penjelasan : 29 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin akses masyarakat yang merata dan terjangkau, bermutu dan berdaya saing, serta menjamin aktualisasi tata nilai budaya dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan menengah, termasuk:

Akses Pendidikan Menengah: Pemerintah Daerah menyediakan akses layanan pendidikan menengah berupa SMA dan SMK yang berkualitas dan merata. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan layanan pendidikan menengah.
Standar Penyelenggaraan Pendidikan Menengah: Standar mengacu pada standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar untuk SMA dan SMK negeri, sementara penyelenggara SMA dan SMK swasta bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar pada sekolah yang diselenggarakannya.
Pembinaan Kesiswaan: Pemerintah Daerah dan sekolah melaksanakan pembinaan kesiswaan melalui berbagai kegiatan, termasuk kompetisi, penghargaan, penanganan siswa bermasalah, optimalisasi OSIS, pembinaan kedisiplinan, dan pembinaan keagamaan.
Pengenalan Lingkungan Sekolah: Sekolah menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru untuk membantu adaptasi, menumbuhkan motivasi, mengenali potensi diri, mengembangkan perilaku positif, dan menanamkan tata nilai budaya Yogyakarta.
Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada SMA dan SMK negeri. Pemerintah Daerah juga membantu memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang bekerja pada SMA dan SMK swasta.
Peran Masyarakat: Masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, mewujudkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, memberikan dukungan pembiayaan, mendirikan dan mengelola SMA dan SMK, mendukung internalisasi tata nilai budaya Daerah, menyampaikan aspirasi, melaksanakan pengawasan, dan memobilisasi sumber daya pendukung.
Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah: Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan perangkat Daerah yang berwenang, pengawas sekolah, keluarga siswa, dan masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

NUMBER 15 OF 2016

CONCERNING

ORGANIZATION OF SECONDARY EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to educate the nation,

the organization of secondary education in the

region is implemented based on the

national policy in the field of education which is

organized through culture-based education,

optimization of regional potential and advantages so that","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddd1f6ab-500d-4b00-b8ea-2447e5f1d9e1","actionData","errors"]