[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddc9c16f-b9f6-4d92-abb6-dde2875705c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan - administrasi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2011/No. 25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan urusan wajib dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Wonogiri yang berada dalam dan di luar Kabupaten Wonogiri serta penduduk luar Kabupaten Wonogiri yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri; bahwa dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif; bahwa guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaan lainnya perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri. \n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; .Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988. \n Peraturan ini memuat mengenai hak, kewajiban, penyelenggaraan beserta dengan penerbitan dan dan dokumen kependudukan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2011. \n 36 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi serta status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Wonogiri. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak-hak administrasi penduduk seperti pelayanan publik dan perlindungan dokumen kependudukan tanpa diskriminasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, seperti koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan, penugasan kepada desa/kelurahan, pengelolaan data kependudukan, dan koordinasi pengawasan. Instansi pelaksana memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, menjamin kerahasiaan data, serta melakukan verifikasi dan validasi data.

Peraturan ini juga mengatur tentang pendaftaran penduduk, termasuk kepemilikan NIK, pencatatan biodata, penerbitan Kartu Keluarga, perubahan alamat, dan pelaporan pindah datang penduduk. Selain itu, diatur pula mengenai pencatatan sipil, meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Peraturan ini juga mengatur mengenai pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri.

","transitional_provisions","1. Semua dokumen yang diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\n a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2011;\n b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenai denda administratif (jumlah bervariasi tergantung jenis keterlambatan).\n2. Penduduk yang tidak membawa KTP saat bepergian dikenai denda administratif sebesar Rp. 35.000,00.\n3. Orang Asing yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp 100.000,00.\n4. Pejabat Instansi Pelaksana yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Wonogiri No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/281769/perda-kab-wonogiri-no-3-tahun-2014","e788e20d-3c70-494e-b8fc-ba346adf7855","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WONOGIRI

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
IN WONOGIRI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOGIRI,

Considering:

that the implementation of population administration is a mandatory affair in order to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of every population event and important event experienced by the residents of Wonogiri Regency who are inside and outside Wonogiri Regency and residents outside Wonogiri Regency who are in the territory of Wonogiri Regency;
that from the point of view of the interests of the population, population administration provides fulfillment of administrative rights such as public services and protection relating to population documents without discriminatory treatment;
that in order to implement Law Number 23 of 2006 concerning Population

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddc9c16f-b9f6-4d92-abb6-dde2875705c8","actionData","errors"]