[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddc15693-284f-416b-a90c-66b9fbe539a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-06-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat","place_of_enactment","Piru","theme","Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No.2020/170, TLD No.2020/0172, LL KAB SBB : 21 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), serta agar masyarakat produsen dan konsumen mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan perdagangan, perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera/tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai guna terciptanya perdagangan yang sehat dan adil serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan pasal 122 Retribusi Tera/Tera Ulang termasuk sebagai jenis retribusi jasa umum kabupaten/kota. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2018; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/KEP/2/1988; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/KEP/10/2002; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa rertibusi, pendataan dan pendaftaran, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan, sanksi administrasi, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau penguranagan sanksi administratif, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020. \n Lamp 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);\n\nPeraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0145), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0153)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Seram Bagian Barat. Latar belakangnya adalah untuk melindungi konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran UTTP, serta menciptakan perdagangan yang sehat dan adil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penetapan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai retribusi jasa umum.
Pengaturan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang berdasarkan jenis, frekuensi, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu, dan peralatan yang digunakan.
Prinsip penetapan tarif retribusi yang memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
Struktur dan besaran tarif retribusi yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah.
Wilayah pemungutan retribusi di tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.
Masa retribusi yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pendataan dan pendaftaran wajib retribusi.
Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi.
Pengaturan mengenai keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
Kedaluwarsa penagihan retribusi.
Pembukuan dan pemeriksaan.
Insentif pemungutan.
Pembinaan dan pengawasan.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap kewajiban retribusi dapat dikenakan sanksi:\n\n1. Administratif: Bunga 2% per bulan atas retribusi yang terutang atau kurang dibayar, maksimal 24%.\n2. Pencabutan izin usaha: Jika tidak membayar denda setelah batas waktu yang ditentukan.\n3. Pidana: Kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WEST SERAM
THE PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF WEST SERAM REGENCY
NUMBER: 1 OF 2020
ON
LEVY FOR METROLOGY/RE-METROLOGY SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SERAM,

Considering:

that as an effort to protect consumers and producers in terms of the truth and accuracy of measurement of the use of Measuring Instruments, Scales, Weights and Equipment (UTTP), and so that producer and consumer communities know about their rights and obligations in carrying out trading activities, it is necessary to conduct metrology development in the form of metrology/re-metrology services, calibration to measure the quality of measuring instruments, scales, weights and equipment so that they are always suitable for use in order to create healthy and fair trade and is an important source of local revenue to finance the implementation of government and development tasks and community services;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddc15693-284f-416b-a90c-66b9fbe539a4","actionData","errors"]