[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddb2e950-46d9-4386-bf54-82d7b8f9acdd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2002 tentang IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PRAKTEK\r\nBIDAN/PERAWAT, KONSULTASI AHLI GIZI, IZIN KERJA APOTEKER, DAN ASISTEN\r\nAPOTEKER","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 25 Tahun 2002","number","25","year","2002","published_date","2002-09-09","effective_date","2002-10-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PRAKTEK\r\nBIDAN/PERAWAT, KONSULTASI AHLI GIZI, IZIN KERJA APOTEKER, DAN ASISTEN\r\nAPOTEKER","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN - PRAKTEK - DOKTER UMUM - DOKTER SPESIALIS - DOKTER GIGI - PRAKTEK BIDAN - PERAWAT - KONSULTASI AHLI GIZI - IZIN KERJA - APOTEKER - ASISTEN APOTEKER
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2002/NO.57
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PRAKTEK\r\nBIDAN/PERAWAT, KONSULTASI AHLI GIZI, IZIN KERJA APOTEKER, DAN ASISTEN\r\nAPOTEKER
ABSTRAK:	\n \n Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, untuk itu setiap pemberian pelayananan kesehatan perlu dilakukan upaya penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Dalam rangka penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelaksanaan penertiban, pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan praktek dokter, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, izin kerja apoteker dan asisten apoteker di Kabupaten Muaro Jambi dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang izin praktek dokter, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, izin kerja apoteker dan asisten apoteker. \n UU No. 54 Tahun 1999 Jo UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmenkes RI No. 1189A/Menkes/SK/X/1999; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmenkes No. 647/MENKES/SK/IV/2000; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Perda Kab. Muaro Jambi No. 32 Tahun 2001. \n Perda ini mengatur tentang IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PRAKTEK BIDAN/PERAWAT, KONSULTASI AHLI GIZI, IZIN KERJA APOTEKER, DAN ASISTEN APOTEKER, meliputi Ketentuan Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Retribusi; Kewajiban dan Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2002. \n 8 hlmn; \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2002 mengatur tentang izin praktik bagi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan/perawat, ahli gizi, apoteker, dan asisten apoteker. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban setiap orang yang melakukan praktik dokter, dokter gigi, bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, dan kefarmasian untuk memiliki izin dari Bupati.
Persyaratan untuk memperoleh izin, termasuk pengajuan permohonan melalui Dinas Kesehatan, melampirkan fotokopi KTP, ijazah, surat rekomendasi organisasi profesi, dan surat pernyataan tidak melalaikan tugas pokok.
Proses pemberian izin yang meliputi penelitian lapangan dan penerbitan izin atau penolakan oleh Bupati dalam waktu 7 hari kerja.
Masa berlaku izin selama 1 tahun dan harus diperpanjang.
Larangan pengalihan izin kepada pihak lain.
Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan praktik.
Pengenaan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin, dengan tarif yang berbeda berdasarkan jenis dan klasifikasi kegiatan.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi para pelaku praktik, serta ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran.

","transitional_provisions","Izin Praktek Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, Izin Kerja apoteker yang diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan menyusuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang pribadi yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.\n2. Setiap orang pribadi yang melakukan kegiatan yang telah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUARO JAMBI REGENCY GOVERNMENT

MUARO JAMBI REGENCY REGULATION

NUMBER 25 YEAR 2002

ABOUT

PRACTICE LICENSE FOR GENERAL PRACTITIONERS, SPECIALIST PHYSICIANS, DENTISTS, PRACTICE
MIDWIVES/NURSES, NUTRITIONIST CONSULTATION, PHARMACIST WORK PERMIT, AND ASSISTANT
PHARMACISTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n

Considering:

that health is a very important factor for human life, therefore every provision of health services needs to be carried out with efforts to control, develop, supervise and manage;
that in the context of exploring Local Own-Source Revenue (PAD) and implementing control, development, supervision and management of the activities of practicing doctors, dentists, practice midwives/nurses, nutritionist consultation, pharmacist work permits and assistant pharmacists in Muaro Jambi Regency, it is deemed necessary to regulate it by a Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddb2e950-46d9-4386-bf54-82d7b8f9acdd","actionData","errors"]