[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddb2d2a1-9af7-4051-8db2-675f0057f49b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gunungsitoli","place_of_enactment","Gunungsitoli","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan KetriDusi uaeran, periu aneiapKannya jems-jems pajaK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 , Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 , Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.07/2010 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 , Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510), Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 . \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, JENIS PAJAK, PAJAK HOTEL (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak), PAJAK RESTORAN (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak), PAJAK HIBURAN(Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak), PAJAK REKLAME (Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak), PAJAK PENERANGAN JALAN (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak), PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak), PAJAK PARKIR(Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak), PAJAK AIR TANAH(Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak), PAJAK SARANG BURUNG WALET (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN(Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak), PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan,Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak, Saat Pajak Terutang, Ketentuan Bagi Pejabat), PEMUNGUTAN PAJAK (Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Keberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangari Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif), KADALUARSA PENAGIHAN, SANKSI ADMINISTRATE, INSENTIF PEMUNGUTAN, KETENTUAN KHUSUS, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 118 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Jenis pajak yang diatur meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Setiap jenis pajak memiliki definisi, objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan yang spesifik. Peraturan ini juga mengatur tentang masa pajak, saat pajak terutang, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, kadaluarsa penagihan, sanksi administratif, insentif pemungutan, ketentuan khusus terkait kerahasiaan, serta ketentuan pidana. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan diatur berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, masih tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam peraturan daerah ini.","sanctions","1. Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,- untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,- untuk setiap laporan.\n3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n5. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.\n6. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00.\n7. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF GUNUNGSITOLI CITY
NUMBER 2 OF 2011

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGSITOLI CITY
NUMBER 2 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GUNUNGSITOLI,

Considering:

that regional taxes are one of the important sources of regional income to finance the implementation of regional government in providing services to the community and realizing regional independence;
that based on Article 2 paragraph (2) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate the types of taxes managed by the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation of Gunungsitoli City concerning Regional Taxes;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddb2d2a1-9af7-4051-8db2-675f0057f49b","actionData","errors"]