[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddaeae43-4658-4ae6-b9b6-dcd526e92860","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2007","number","11","year","2007","published_date","2007-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 66
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kepada \r\nmasyarakat, serta sebagai pelaksanaan kewenangan-kewenangan Daerah berdasarkan \r\nUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dibidang \r\nkependudukan, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai \r\npenyelenggaraaan pendaftaran dan pencatatan penduduk diwilayah; \r\nb. bahwa kewenangan dan urusan dibidang Pencatatan Penduduk Sipil selama ini \r\ndilaksanakan oleh daerah hanya sebagai bagian dari pelaksanaan oleh daerah hanya \r\nsebagai bagian dari pelaksanaan tugas pembantuan. Selanjutnya dengan adanya \r\npenyerahan kewenangan maka sudah perlu diatur sebagai bagian dari kewenangan yang \r\nberada sepenuhnya dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah; \n a. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing ( Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 812 );\r\nb. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI ( Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 1674 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 62 \r\nTahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n3077);\r\nc. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); \r\nd. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman \r\nPenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;\r\ne. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pengakuan Kewenangan \r\nKabupaten/Kota. \n Peratruan ini mengatur tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan penduduk, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2007. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Bupati Nomor: 732.4/SK-103/V/2005 tanggal 23 Mei 2005, tentang pendaftaran penduduk dan penerbitan KTP dan KK.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendaftaran dan pencatatan penduduk di Kabupaten Mamasa. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan kewenangan daerah di bidang kependudukan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pendaftaran dan pencatatan penduduk.
Kewajiban setiap keluarga untuk memiliki Kartu Keluarga (KK) dan setiap penduduk berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP untuk WNI berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.
Kewajiban setiap penduduk dan penduduk sementara untuk memiliki akta pencatatan penduduk, meliputi akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan kenal kawin.
Prosedur dan persyaratan pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, termasuk jangka waktu pelaporan dan dokumen yang diperlukan.
Prosedur pendaftaran dan pencatatan mutasi penduduk, termasuk perpindahan, kedatangan, perubahan status kependudukan, dan perubahan kewarganegaraan.
Pengaturan mengenai retribusi pelayanan pendaftaran dan pencatatan penduduk, termasuk jenis pelayanan yang dikenakan retribusi, tarif retribusi, dan tata cara pemungutan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk, serta ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","1. KK dan KTP serta formulir-formulir pendaftaran dan pencatatan kependudukan lainnya yang ada sekarang atau yang belum berakhir masa berlakunya pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebelum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1), (3), dan (4) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER: 11 OF 2007
ABOUT
POPULATION REGISTRATION AND RECORDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAMASA

\n\n \n \n

Considering:

that in order to further improve and expand the reach of services to the community, and as implementation of the authorities of the Region based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, especially in the field of population, it is deemed necessary to establish regulations regarding the implementation of population registration and recording in the region;
that the authority and affairs in the field of Civil Population Recording have so far been carried out by the regions only as part of the implementation by the regions only as part of the implementation of the assistance task. Furthermore, with the transfer of authority, it is necessary to regulate it as part of the authority that is fully under the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddaeae43-4658-4ae6-b9b6-dcd526e92860","actionData","errors"]