[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dda2ab3a-3a3f-47d6-a2b2-14c3613ecf3d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2019 tentang KEPEMUDAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","KEPEMUDAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 No 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEPEMUDAAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan\tbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan\tsecara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;\r\nc. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah\t\tDaerah dalam rangka melaksanakan wewenang\tmenetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah perlu disusun Peraturan Daerah mengenai Kepemudaan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\thuruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 20 Tahun 2003;\r\nUU No 25 Tahun 2009;\r\nUU No 40 Tahun 2009;\r\nUU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;\r\nUU No 17 Tahun 2013;\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah\tdiubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;\r\nPP No 8 Tahun 2008;\r\nPP No 41 Tahun 2011;\r\nPP No 58 Tahun 2016;\r\nPerpres No 66 Tahun 2017;\r\nPermen Pemuda dan Olahraga No 59 Tahun 2013;\r\nPermendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana\ttelah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;\r\nPermen Pemuda dan Olahraga No 617 Tahun 2014;\r\nPermen Pemuda dan Olahraga No 0944 Tahun 2015. \n Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan bertujuan untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah perlunya upaya pemberdayaan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemuda memiliki potensi dan peran strategis dalam pembangunan daerah, sehingga perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, peran, tanggung jawab, dan hak pemuda, serta pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai sarana dan prasarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, pendaftaran organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda, pemuda penyandang disabilitas, penghargaan, koordinasi dan kemitraan, pendanaan kepemudaan, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Pembentukan Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan kepada Pemerintah Daerah dikenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau tidak mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PASURUAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2019
CONCERNING
YOUTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASURUAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of whole Indonesian human requires efforts to empower youth in the dimensions of social, national and state life, based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in regional development, youth have strategic potential and roles so that it is necessary to develop their potential and roles through awareness, empowerment, and development in a unified youth development in a planned, directed, integrated, and sustainable manner which is part of regional development;
that according to the provisions in Article 12 paragraph (2) of Law Number 40 of 2009 concerning Youth, the Regional Government in order to carry out the authority to stipulate and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dda2ab3a-3a3f-47d6-a2b2-14c3613ecf3d","actionData","errors"]