[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd9f7bdc-3420-4041-ac09-6582289be696","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Trayek Angkutan Darat Di Kabupaten Murung Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 15 Tahun 2004","number","15","year","2004","published_date","2004-06-28","effective_date","2004-06-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Retribusi Ijin Trayek Angkutan Darat Di Kabupaten Murung Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2004/15 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Ijin Trayek Angkutan Darat Di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 18\r\nTahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34\r\nTahun 2000 serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat (2) huruf d, dipandang perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Trayek\r\nAngkutan Darat. \n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun\r\n2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun\r\n2003 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nNAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI;\r\nBAB III\r\nGOLONGAN RETRIBUSI;\r\nBAB IV\r\nCARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\nBAB V\r\nPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF;\r\nBAB VI\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VII\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN;\r\nBAB VIII\r\nMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG;\r\nBAB IX\r\nTATA CARA PEMUNGUTAN;\r\nBAB X\r\nSANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB XI\r\nTATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN;\r\nBAB XII\r\nTATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG;\r\nBAB XIII\r\nPENGURANGAN DAN KERINGANAN;\r\nBAB XIV\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XV\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB XVI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Ijin Trayek Angkutan Darat di Kabupaten Murung Raya. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Tujuannya adalah untuk mengatur pungutan Retribusi Ijin Trayek Angkutan Darat.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi Ijin Trayek Angkutan Darat dipungut sebagai pembayaran atas pemberian ijin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum. Objek retribusi adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan umum di darat. Subjek retribusi adalah wajib retribusi yang telah memperoleh Ijin Trayek Angkutan Darat.\n- **Golongan Retribusi:** Digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.\n- **Cara Menghitung Tingkat Penggunaan Jasa:** Dihitung berdasarkan jumlah kapasitas tempat duduk bagi penumpang dan jenis angkutan penumpang yang dioperasionalkan.\n- **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif:** Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya administrasi dan biaya penyelenggaraan yang berkaitan dengan pemberian ijin trayek, meliputi biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.\n- **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut, dengan tarif yang berbeda untuk mobil penumpang dan mobil bus berdasarkan kapasitas tempat duduk. Tarif dapat ditinjau kembali setiap tahun dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.\n- **Wilayah Pemungutan:** Dipungut di wilayah Daerah tempat ijin trayek diberikan.\n- **Masa dan Saat Retribusi Terutang:** Masa retribusi adalah satu tahun, dan saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- **Tata Cara Pemungutan:** Tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- **Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran:** Pembayaran harus lunas sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi membayar melalui Bendaharawan Pembantu Penerima pada Kantor Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi, yang kemudian menyetorkan ke Kas Daerah.\n- **Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang:** Jika wajib retribusi tidak melunasi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran, dan wajib retribusi harus melunasi dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran.\n- **Pengurangan dan Keringanan:** Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, dengan tata cara yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2004
CONCERNING
LOCAL FEE FOR LAND TRANSPORT ROUTE PERMIT
IN MURUNG RAYA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 34 of 2000 and to implement Government Regulation Number 66 of 2001 Article 4 paragraph (2) letter d, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Local Fee for Land Transport Route Permit;
that for further regulation as referred to in letter a above, it is deemed necessary to regulate the imposition of the Local Fee for Land Transport Route Permit with a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd9f7bdc-3420-4041-ac09-6582289be696","actionData","errors"]