[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd9bcb2b-02cc-4f76-b482-5e2df1121830","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang PAJAK RESTORAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2005","number","9","year","2005","published_date","2005-02-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","PAJAK RESTORAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-RESTORAN
2005
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 09.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah sebagai Pendapatan\r\nAsli Daerah, maka perlu mengatur Pajak Restoran dalam Wilayah\r\nKabupaten Luwu Timur;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 3209);\r\n2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1997 Nomor 41,\r\nTambahan Lembaga Negara Nomor 3686) sebagaiman telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaga Negara RI\r\nTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);\r\n3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi\r\nSulawasi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 27);\r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004\r\nNomor 53, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4389);\r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4438);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan\r\nPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom\r\n(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 3952);\r\n8. Peranturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah\r\n(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran\r\nNegara RI Nomor 4138);\r\n9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang\r\nPedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daearah;\r\n10. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM \r\nBAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK\r\nBAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK\r\nBAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN\r\nBAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PEHITUNGAN PAJAK\r\nBAB VI MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH\r\nBAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK\r\nBAB VII TATA CARA PEMBAYARAN\r\nBAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK\r\nBAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK\r\nBAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN\r\nATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XII KEBERATAN DAN BANDING\r\nBAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK\r\nBAB IV KADALUWARSA\r\nBAB XV KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN\r\nBAB XVII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2005. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);\n2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran di Kabupaten Boven Digoel. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Ketentuan Substansial:

Pajak Restoran dikenakan atas setiap pelayanan restoran. Objek pajak meliputi pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, termasuk rumah makan, warung makan/minum, cafe, bar, dan sejenisnya, termasuk penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang. Dikecualikan dari objek pajak adalah usaha jasa boga/katering dan restoran dengan omzet tidak melebihi Rp3.000.000,00 per tahun.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran, sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha restoran.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, dengan tarif pajak sebesar 10%. Pajak terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi. Masa pajak adalah 1 bulan takwim, dan pajak terutang terjadi pada saat pelayanan dan/atau pembayaran di restoran.

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menggunakan SSPD. Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dan menyampaikan kepada Kepala Daerah selambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, dengan sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan jika terdapat kekurangan pembayaran atau data baru yang terungkap.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.\n3. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).\n4. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BOVEN DIGOEL REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BOVEN DIGOEL REGENCY
NUMBER 9 OF 2005
CONCERNING
RESTAURANT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOVEN DIGOEL REGENCY,

Considering:

that based on Article 1 number 2 paragraph (2) letter a of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Restaurant Tax is stipulated as one type of Regency/City Tax;
that in accordance with the provisions of Article 1 number 10 Article 4 paragraph (1) of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, levies on Regional taxes are stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Boven Digoel Regency concerning Restaurant Tax.

In view of:

Law Number 49 Prp of 1960 concerning the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd9bcb2b-02cc-4f76-b482-5e2df1121830","actionData","errors"]