[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd870886-6f2a-4630-8863-3e882fc4a541","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-12-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lebong","place_of_enactment","Tubei","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan perkembangan atas urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dalam hal pengelolaan keuangan daerah khususnya perubahan sistem akuntansi Pemerintah Daerah dari SAPD cash basic menjadi acrual basic. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\nUU No 9 Tahun 1967;\r\nUU No 17 Tahun 2003;\r\nUU No 39 Tahun 2003;\r\nUU No 1 Tahun 2004;\r\nUU No 15 Tahun 2004;\r\nUU No 12 Tahun 2011;\r\nUU No 23 Tahun 2014;\r\nPP No 58 Tahun 2005;\r\nPP No 65 Tahun 2005;\r\nPP No 79 Tahun 2005;\r\nPP No 8 Tahun 2006;\r\nPP No 71 Tahun 2010;\r\nPermendagri No 13 Tahun 2006;\r\nPermendagri No 64 Tahun 2013;\r\nPermendagri No 80 Tahun 2015;\r\nPerda Kabupaten Lebong No 13 Tahun 2010. \n Laporan keuangan terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca; c) Laporan Arus Kas; d) Catatan atas Laporan Keuangan; e) Laporan Operasional; f) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; g) Laporan Perubahan Ekuitas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2016. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 13)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, serta perkembangan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah dari SAPD cash basic menjadi accrual basic.

Perubahan ketentuan meliputi:

Penambahan satu ayat pada Pasal 88 yang mengatur tentang investasi non permanen berupa dana bergulir. Dana bergulir didefinisikan sebagai dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, usaha kecil dan menengah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali.
Perubahan pada Pasal 113 ayat (2) dan ayat (4) terkait laporan keuangan. Ayat (2) diubah untuk memperbarui daftar laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Ayat (4) juga diubah untuk menyesuaikan jenis laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kepala SKPD selaku BUD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LEBONG
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LEBONG REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2010 CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LEBONG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the amendment of Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 2013 concerning the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards to Regional Governments, Regional Regulation Number 13 of 2010 concerning Principles of Regional Finance Management needs to be adjusted so that the implementation of financial management in Lebong Regency can run in an orderly manner;
that in connection with developments in matters organized by the Lebong Regency Government in terms of regional financial management,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd870886-6f2a-4630-8863-3e882fc4a541","actionData","errors"]