Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2015

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji daerah dan pembiayaan transportasi jemaah haji di Kabupaten Maros.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, lancar, dan tepat waktu, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ketentuan Substansial:

1. Bupati sebagai Koordinator Penyelenggara Ibadah Haji Daerah menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Ketua Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
2. Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
3. Bupati dapat mengangkat Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) berdasarkan hasil seleksi.
4. Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji daerah dikelola oleh PPIHD.
5. Besaran dan rincian biaya transportasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan efisiensi.
7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan pembiayaan transportasi jemaah haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros.

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan pembiayaan transportasi jamaah haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

(-)