[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd7bd951-0805-4e67-a2ef-5babe1b1dfd5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-09-26","effective_date","2011-10-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Pemakaman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemakaman
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemakaman
ABSTRAK:	\n \n bahwa kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia dan membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup guna peruntukan pemakaman di Kota Surakarta sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota Surakarta dituntut adanya kawasan terbuka hijau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah yang ada dan diantaranya adalah areal pemakaman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaman; \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Lingkup Dan Tujuan, Taman Pemakaman, Pembakaran Jenazah, Usaha Pelayanan Pemakaman, Perencanaan Dan Pengadaan, Penyelenggaraan Pemakaman, Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Pemakaman, retribusi, Data Dan Informasi Pemakaman, larangan, kewajiban, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011. \n Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta Nomor 8 Tahun 1998 dicabut. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pemakaman di Kota Surakarta. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan pengelolaan pemakaman yang komprehensif dan terpadu seiring dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, serta amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan adanya kawasan terbuka hijau, termasuk areal pemakaman.

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

Jenis-jenis taman pemakaman, termasuk Taman Makam Pahlawan, Taman Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah, dan Taman Pemakaman Bukan Milik Pemerintah Daerah.
Persyaratan dan prosedur pemakaman jenazah, termasuk izin dari pejabat yang ditunjuk dan dokumen yang diperlukan.
Ketentuan mengenai pembakaran jenazah, termasuk persyaratan lokasi dan izin dari Walikota.
Pengaturan usaha pelayanan pemakaman, yang meliputi pelayanan jasa pengurusan jenazah, angkutan jenazah, jasa pemakaman, jasa perawatan makam, pelayanan rumah duka, dan kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.
Perencanaan dan pengadaan lahan pemakaman, termasuk penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) area pemakaman.
Ketentuan mengenai izin penggunaan tanah makam, jangka waktu berlakunya, dan perpanjangannya.
Larangan dan kewajiban bagi ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemakaman.

","transitional_provisions","1. Paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pihak Ketiga yang mengelola taman pemakaman swasta wajib memiliki ijin serta ahli waris wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan penggunaan petak tanah makam.","sanctions","1. Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatalan perizinan, atau pencabutan perizinan.\n2. Ahli waris/pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau pembongkaran.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n4. Penyelenggaraan pelayanan pemakaman yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta Nomor 8 Tahun 1998","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Perda Kota Surakarta No. 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349031/perda-kota-surakarta-no-13-tahun-2025","2320087c-315e-47c8-93f3-3012677de019","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SURAKARTA CITY YEAR 2011 NUMBER 8

MAYOR OF SURAKARTA

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
FUNERALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that funeral activities are one of the human needs and require sufficient land availability for funeral purposes in the City of Surakarta, so it is necessary to manage them comprehensively and integratedly with the existing spatial planning;
that based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the City of Surakarta is required to have a green open space of 30% (thirty percent) of the existing area, including funeral areas;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Funerals;

In View of:

Law Number 16 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd7bd951-0805-4e67-a2ef-5babe1b1dfd5","actionData","errors"]