[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd7903ee-5441-4051-87ee-fac3f31c7c53","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Status Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-02-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Perubahan Status Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembar Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 167
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Status Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton merupakan perusahaan daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tingkat II Buton dan telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, dimana seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham; b. bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD baik berbentuk perusahaan perseroan daerah atau perusahaan umum daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4161); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PERUBAHAN STATUS\r\nBAB III ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAKAWA\r\nBAB IV PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAKAWA\r\nBAB V DANA PENSIUN\r\nBAB VI TARIF\r\nBAB VII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA\r\nBAB VIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA\r\nBAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN\r\nBAB X LAPORAN KEGIATAN USAHA\r\nBAB XI TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI\r\nBAB XII ASOSIASI\r\nBAB XIII KERJA SAMA PERUSAHAAN\r\nBAB XIV KEPAILITAN\r\nBAB XV PEMBUBARAN\r\nBAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XIX KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021. \n 53 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 75 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Takawa Kabupaten Buton. Perumda ini akan menjadi BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham. Maksud dan tujuan pendirian Perumda adalah untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta memperoleh laba sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Perumda Air Minum Tirta Takawa akan melaksanakan kegiatan usaha meliputi memproduksi dan mendistribusikan air minum, mendirikan dan mengelola instalasi air minum, serta membentuk dan mengembangkan unit usaha. Modal dasar Perumda berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan neraca permulaan PDAM. Sumber modal juga dapat berasal dari penambahan penyertaan modal daerah, pinjaman, dan hibah.

Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ yang terdiri dari KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah), Dewan Pengawas, dan Direksi. KPM memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pegawai Perumda, tarif air minum, satuan pengawas intern, komite audit, tahun buku, penggunaan laba, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan kegiatan usaha, tuntutan ganti rugi pegawai, asosiasi, kerja sama perusahaan, kepailitan, pembubaran, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Takawa yang telah diangkat tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya dan wajib menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Segala Keputusan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Takawa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), harus dibaca sebagai keputusan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Takawa.\n3. Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ada, harus dibaca sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa.\n4. Segala kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi kekayaan Perumda Air Minum Tirta Takawa.\n5. Setelah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pegawai Perumda Air Minum Tirta Takawa yang melanggar kewajiban dan larangan dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pembebasan jabatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUTON
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
ON
THE CHANGE OF STATUS OF THE REGIONAL DRINKING WATER COMPANY
INTO THE TIRTA TAKAWA REGIONAL PUBLIC DRINKING WATER COMPANY
OF BUTON REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the Regional Drinking Water Company of Buton Regency is a regional company engaged in drinking water services which was established based on Regional Regulation of Buton Regency Number 2 of 1999 on the Establishment of the Regional Drinking Water Company of Buton Regency Level II Buton and adjustments have been made through Regional Regulation Number 19 of 2013 on the Regional Drinking Water Company, where all of its capital is owned by the region and is not divided into shares;
that based on Article 139 paragraph (1) of Government Regulation Number 54 of 2017

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd7903ee-5441-4051-87ee-fac3f31c7c53","actionData","errors"]