[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd787ea9-6d26-4897-a177-87766e6905fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2024","number","11","year","2024","published_date","2024-12-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","00d57d96-b3b2-4b8c-8f36-c9b9d57941fc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional","short_name","Perka BNN","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8d93edc9-b6a9-49ae-a45c-0a893339e1d5","Tata Kelola Proses Bisnis",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Badan Narkotika Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Satu Data - Badan Narkotika Nasional
2024
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 11, jdih.bnn.go.id: 16 hlm.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional TENTANG Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. \n Dasar hukum Perka BNN ini adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; Perpres Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020; Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BNN Nomor 1 Tahun 2022; dan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020. \n Perka BNN ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Penyelenggaraan Satu Data Badan terdiri atas: a. perencanaan Data; b. pengumpulan Data; c. pemeriksaan Data; d. penyebarluasan Data; dan e. interoperabilitas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024. \n 16 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur tentang penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN). Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Prinsip Satu Data Badan, yang meliputi pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
Penetapan Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggara Satu Data Badan, yang terdiri dari Walidata, Produsen Data, Penanggung Jawab Data, dan Forum Satu Data Badan, beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Penyelenggaraan Satu Data Badan, yang meliputi perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, penyebarluasan Data, dan interoperabilitas.
Portal Satu Data Badan sebagai media bagi pakai Data di lingkungan BNN, yang dikelola oleh Walidata dan memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan.
Partisipasi dan kerja sama dengan unit kerja lain dan/atau badan hukum publik, serta instansi pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau pihak lainnya.
Pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai pengelolaan data di lingkungan BNN agar sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNN.

","transitional_provisions","1. Perjanjian kerja sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data Badan Narkotika Nasional dengan kementerian/lembaga lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian kerja sama tersebut.\n2. Produsen Data melaporkan pelaksanaan kerja sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan melalui Walidata.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ONE DATA
WITHIN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 60 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government System, every leader of central agencies has the duty to coordinate and establish policies for electronic-based government systems in central agencies;
that to implement the provisions of Article 14 paragraph (3) and Article 15 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the National Narcotics Board concerning the Implementation of One Data within the National

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd787ea9-6d26-4897-a177-87766e6905fd","actionData","errors"]