[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd68a2ba-3422-4ceb-b266-54e9a022a97f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Batu","place_of_enactment","Batu","theme","Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kota Batu Tahun 2016 No 6/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah \tdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-\tUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah;\r\nb.\tbahwa potensi jasa keuangan, perdagangan,pariwisata, dan jasa pendidikan dan pelatihan di\r\nKota Batu sangat strategis untuk dikembangkan, dipandang perlu potensi tersebut dikelola secara profesional melalui Badan Usaha Milik Daerah;\r\nc.\tbahwa Pemerintah Kota Batu berupaya meningkatkan\tkinerja pelayanan Badan Usaha Milik\tDaerah menyongsong era globalisasi, dipandang\tperlu mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah\t\tuntuk meningkatkan pendapatan asli daerah;\r\nd. bahwa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dipandang tidak memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;\r\ne.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf\td, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource; \r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\tNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\tNegara (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\tPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65\r\nTahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\tPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\tStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5165);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5533);\r\n13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan\tInfrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);\r\n18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah;\r\n19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025; \r\n \n Maksud pembentukan PT BWR adalah:\r\na. untuk mengembangkan potensi peluang daerah\tdan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Batu; dan\r\nb. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada\tmasyarakat dan membantu menggerakkan\tperekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap PAD.\r\nPembentukan PT BWR bertujuan untuk:\r\na. menarik minat penanam modal dalam negeri dan luar negeri untuk bersama PT BWR dalam mengembangkan usaha jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, dan jasa pendidikan dan pelatihan;\r\nb. meningkatkan PAD agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan\r\nc. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\r\na. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun\r\n2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\nb. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan\t PT BWR dinyatakan tetap berlaku sepanjang\ttidak bertentangan dengan atau belum\tdikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. \r\n\r\n \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource (PT BWR) dibentuk dengan maksud mengembangkan potensi daerah, memberdayakan SDM, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Tujuannya adalah menarik investasi, meningkatkan PAD, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan membuka lapangan pekerjaan. Asas pembentukan PT BWR meliputi kepastian hukum, keterbukaan, kedayagunaan, dan kehasilgunaan.

\n\n

PT BWR bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang kegiatan usaha, dengan fungsi meliputi kegiatan usaha di bidang jasa keuangan, perdagangan, pariwisata, jasa pendidikan dan pelatihan, pengembangan usaha, kerjasama dengan pihak ketiga, pengelolaan aset, peningkatan PAD, dan pengembangan profesionalisme SDM. Kegiatan usaha PT BWR meliputi pengelolaan aset, upaya menyangga pertumbuhan ekonomi masyarakat sektor riil, dan kerjasama dengan pihak swasta.

\n\n

Modal dasar PT BWR sebesar Rp20.000.000.000,00 yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Organ PT BWR terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Komisaris bertugas mengawasi kegiatan operasional PT BWR dan memberikan saran kepada RUPS. Direksi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PT BWR.

\n\n

Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang (business plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Laba bersih dari hasil usaha PT BWR setelah dipotong pajak, sebagian digunakan untuk pengembangan usaha dan sebagian disetorkan ke Kas Umum Daerah. Walikota melakukan pembinaan terhadap PT BWR, dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Inspektorat Kota Batu.

","transitional_provisions","1. Direksi dan Komisaris yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugasnya hingga masa jabatannya berakhir.\n2. Karyawan yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugasnya hingga masa kerjanya berakhir.","sanctions","Semua Karyawan PT BWR termasuk Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada PT BWR, diwajibkan mengganti kerugiantersebut dan/atau diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BATU
EAST JAVA PROVINCE

BATU CITY REGULATION
NUMBER 6 OF 2016
ABOUT
BATU WISATA RESOURCE LIMITED LIABILITY COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BATU,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 331 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government;
that the potential of financial services, trade, tourism, and education and training services in Batu City is very strategic to be developed, it is deemed necessary that this potential be managed professionally through Regional Owned Enterprises;
that the Batu City Government seeks to improve the service performance of Regional Owned Enterprises to welcome the era of globalization, it is deemed necessary to encourage the role

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd68a2ba-3422-4ceb-b266-54e9a022a97f","actionData","errors"]