[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd56b564-3f1e-4f8f-bbfa-56ed07823132","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2020","number","49","year","2020","published_date","2020-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Gaji - Upah - Hak Keuangan - Anggota - Badan Pelaksana - Dewan Pengawas - BPKH
2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 49, LN.2020/NO.85, JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang\r\nPelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Perpres tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji/BPKH. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; dan Perpres Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. \n Perpres ini mengatur mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas BPKH. Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas memperoleh penghasilan sesuai dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yang diperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPKH. Penetapan penghasilan tersebut dilakukan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan keuangan BPKH, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, yang mengatur tentang gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa penghasilan yang diterima oleh anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang diperlukan. Penghasilan ini terdiri dari gaji atau upah dan hak keuangan lainnya, yang meliputi tunjangan perumahan, transportasi, tunjangan hari raya, tunjangan cuti tahunan, representasi, asuransi jiwa dan kecelakaan, fasilitas kesehatan, tunjangan asuransi purna jabatan, pendampingan hukum, dan perjalanan dinas. Penetapan penghasilan dilakukan dengan mempertimbangkan kewajaran, pengelolaan dana, aset, kondisi keuangan BPKH, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49 OF 2020
CONCERNING
SALARY OR WAGES AND OTHER FINANCIAL RIGHTS FOR MEMBERS OF THE IMPLEMENTING AGENCY AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE HAJJ FINANCE MANAGEMENT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 23 paragraph (3) of Government Regulation Number 5 of 2018 concerning the Implementation of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning Salaries or Wages and Other Financial Rights for Members of the Implementing Agency and Members of the Supervisory Board of the Hajj Finance Management Agency;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd56b564-3f1e-4f8f-bbfa-56ed07823132","actionData","errors"]