[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd3f02be-17f3-4d6a-88dd-be8417af23fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuwangi","place_of_enactment","Banyuwangi","theme","PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN USAHA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2/2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
ABSTRAK:	\n \n BAHWA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA MEWUJUDKAN KEMAKMURAN, KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL; \r\nBAHWA KABUPATEN BANYUWANGI MEMPUNYAI KAWASAN PERTANIAN YANG LUAS DAN SUMBER DAYA PETANI YANG HANDAL, PRODUK PERTANIAN YANG MELIMPAH YANG MENJADI SUMBER PENGHASILAN SEBAGIAN MASYARAKAT BANYUWANGI; \n PASAL 18 UUD 1945;\r\nUU 12/1950;\r\nUU 5/1960;\r\nUU 11/1974;\r\nUU 12/1992;\r\nUU 5/1999;\r\nDST \n PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; ASAS, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN; PERENCANAAN; PERLINDUNGAN PETANI; PEMBERDAYAAN PETANI; PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN; PENGAWASAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; SANKSI ADMINISTRATIF; DAN KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019. \n 42 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, menyediakan prasarana dan sarana pertanian, memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga dan praktik perdagangan tidak sehat, meningkatkan kemampuan petani, dan menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam:

Menyediakan dan mengelola prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan pasar.
Menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan alat mesin pertanian.
Menetapkan kawasan usaha tani dan memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian.
Memberikan perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis dan plasma nutfah.
Membangun sistem peringatan dini terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.
Memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
Mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
Memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
Mendorong terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Petani berhak mendapatkan jaminan pemasaran hasil pertanian dan bantuan modal.
Petani wajib memenuhi standar mutu komoditas pertanian.
Pelaku usaha toko modern wajib memberi space untuk hasil pertanian dan menjalin kemitraan dengan kelompok tani.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang, badan usaha dan kelompok pengguna air yang melanggar ketentuan dalam pasal 44 diberikan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUWANGI
PROVINCE OF EAST JAVA

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANYUWANGI REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUWANGI,

Considering:

that the protection and empowerment of farmers is part of an effort to realize prosperity, welfare and social justice;
that Banyuwangi Regency has a large agricultural area and reliable farmer resources, abundant agricultural products which are a source of income for most of the people of Banyuwangi;
that in order to implement the provisions of Article 7 paragraph (1) and Article 8 paragraph (6) of Law No. 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Protection and Empowerment of Farmers.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd3f02be-17f3-4d6a-88dd-be8417af23fc","actionData","errors"]