[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd3465a0-5ea5-4ff4-baba-65874805b5f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-12-15","effective_date","2011-12-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.6, TLD No.6, LL KAB SEKADAU: 41 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepala Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.8 Tahun 1981, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.31 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2008, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PermenPU No.24 Tahun 2007, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; Golongan dan Jenis Retribusi; Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Tempat Pembayaran; Penagihan Retribusi; Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pemanfaatan; Peninjauan Tarif Retribusi; Insentif Pemungutan; Pengawasan dan Pemeriksaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011. \n Pencabutan Perda No.2 Tahun 2009 \n Peraturan ini memiliki 29 halaman dan 12 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sekadau.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerah, sekaligus untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu. Tujuannya adalah melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Retribusi Perizinan Tertentu**: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.\n2. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**: Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, termasuk peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB. Tarif retribusi diukur berdasarkan harga per meter persegi dikalikan dengan faktor koefisien (hirarki kota/daerah, kelas jalan, guna bangunan, kelas bangunan, status bangunan, tingkat bangunan, luas bangunan).\n3. **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**: Objek retribusi adalah pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol (eceran dan diminum langsung). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin. Tarif digolongkan berdasarkan jumlah dan lokasi penjualan.\n4. **Retribusi Izin Gangguan**: Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan. Tarif dihitung berdasarkan Luas Usaha x Indeks Gangguan x Indeks Lokasi.\n5. **Retribusi Izin Trayek**: Objek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk pelayanan angkutan penumpang umum. Subjek retribusi adalah badan yang memperoleh izin trayek. Tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, kapasitas/jumlah tempat duduk, dan grosstone.\n6. **Retribusi Izin Usaha Perikanan**: Objek retribusi adalah pemberian izin usaha perikanan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin. Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan luas tempat budidaya perikanan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, piutang retribusi daerah yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sekadau dan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

\n\n \n \n

Considering:

that Certain Permit Retribution is one source of Regional Revenue to finance the implementation of Regional development;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Region is granted the authority to collect Certain Permit Retribution;
that the collection of Certain Permit Retribution as referred to in letter b is also intended for regulation and supervision of activities utilizing space, using natural resources, goods, infrastructure, facilities or certain facilities in order to protect the public interest and preserve the environment, and must be stipulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd3465a0-5ea5-4ff4-baba-65874805b5f2","actionData","errors"]